PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berjanji menyelesaikan tunggakan jaminan kesehatan masyarakat yang belum dibayarkan. Tahun ini disiapkan anggaran Rp8 miliar untuk penyelesaian tunda bayar tersebut.
Pembahasan mengenai penyelesaian tunda bayar jaminan kesehatan masyarakat itu disampaikan saat Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Muhammad Jamil memimpin rapat bersama Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kota Pekanbaru, Jumat (18/11).
Mereka membahas seputar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan di Kota Pekanbaru. Rapat berlangsung dalam ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru di lantai 3.
Jamil mengatakan, bahwa ada sejumlah poin dalam rapat tersebut terkait program BPJS Kesehatan di Kota Pekanbaru. "Pertama, yang jadi perhatian bersama yakni iuran penerima bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat dari pemerintah daerah," kata dia.
Ditegaskannya, bahwa pemerintah kota sudah menganggarkan penyelesaian pembayarannya. "Kami berkomitmen membayar tunda bayar yang belum terbayarkan. Tahun ini kami bayarkan Rp8 miliar lebih," ungkap Sekko.
Menurutnya, pemerintah kota akan menggelontorkan anggaran tambahan untuk iuran penerima bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Mereka mengganggarkan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
"Untuk tunda bayar sudah kami anggarkan. Yang sebelumnya tidak terbayarkan sudah kami anggarkan," jelasnya lagi.
Jamil menyebut program jaminan kesehatan ini juga bisa menggandeng kalangan swasta. Mereka bisa membantu lewat program corporate social responsibility (CSR).
"Ada satu rumah sakit membantu lewat program CSR, total jumlah penerima bantuan bertambah sekitar tiga ribu orang lebih terdaftar," paparnya.
Disebutkannya pula bahwa dalam rapat ini dibahas upaya pemerintah dalam menjangkau seluruh masyarakat. "Mereka yang kurang mampu di segi ekonomi akan bisa mendapat jaminan kesehatan," singkatnya.(yls)
Laporan: M ALI NURMAN (Pekanbaru)
