PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sejumlah warga yang lahannya terdampak pengembangan waduk di Kompleks Perkantoran Wali Kota Pekanbaru di Tenayan Raya, meminta agar lahan mereka diukur ulang. Hal ini dampak dari munculnya SKGR atas nama salah seorang pemilik yang tumpang tindih dengan tanah warga setempat.
Permintaan warga ini juga didukung anggota DPRD Kota Pekanbaru dan pada prinsipnya sudah didukung Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Lahan warga berada di kawasan Jalan Badak, Keluarahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya.
Salah satu ahli waris hak atas tanah seluas 4.661 meter persegi yang akan diganti rugi, Rudi Hartono mengaku setuju karena tanah warisannya itu belakangan ada nama orang lain yang muncul.
"Saya sebagai cucu dari Sakdiah sepakat dan setuju agar jelas siapa sebenarnya yang punya tanah. Tanah itu bukan milik orang lain, tapi milik kami. Kami tidak pernah memperjual belikannya kepada pihak manapun," tegas Rudi, kemarin.
Rudi bertekad, bila nantinya dilakukan pengukuran ulang, dirinya akan menghadirkan pihak sepadan dengan lahan miliknya.
Pengukuran ulang tanah ini juga didukung Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra.
"Harus dilakukan ukur ulang biar jelas status tanah yang akan diganti rugi. Jika tanah itu tidak bermasalah, kenapa harus takut dilakukan pengukuran ulang?" kata Doni, kemarin.
Sementara itu, anggota DPRD Pekanbaru lainnya Pangkat Purba, menyatakan setuju jika dilakukan pengukuran di lokasi. "Pihak pemko, camat, lurah meminta diukur di mana patok tanah yang akan diganti rugi. Maka ikuti saja," ucapnya.
Masni Erna Wati, anggota DPRD Pekanbaru lainnya juga mendukung usulan untuk dilakukan pengukuran sebelum diganti rugi. "Pada prinsipnya saya setuju, karena di sini mencarikan solusi agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Ini niat baik Komisi I, agar semuanya clear dan clean," imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan Ruslan Tarigan, anggota DPRD Pekanbaru ini menyatakan sepakat agar dilakukan tinjau ke lapangan.(end)
