Sementara itu, terkait TPP apakah masih layak guru menuntut itu setelah mendapatkan sertifikasi, Ketua PGRI Pekanbaru ini menggarisbawahi, apa yang terjadi di Pekanbaru tidak merata diterapkan di Riau.
‘’Kecuali sudah serentak diberlakukan di Riau guru bisa terima. Ini kan baru Pekanbaru yang melakukan. Ada pembanding lah guru kita ini, di provinsi dapat SK-nya ada. Kabupaten lain dapat kok Pekanbaru tidak. Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan guru,’’ ungkapnya.
Jika para guru membatalkan pertemuan karena menilai tak sesuai janji Wako akan menemui, jajaran Pemko Pekanbaru memiliki alasan lain batalnya pertemuan digelar.
‘’Kita kan kemarin sudah sepakat perwakilan yang hadir. Bahkan kita panggil pimpinan PGRI, masing-masing diwakili tiga orang, di absensi melebihi kesepakatan. Mereka datang hampir 40 orang,’’ sebut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Setdako Pekanbaru Masirba H Sulaiman.
Mengenai rencana para guru yang akan menggelar demonstrasi yang lebih besar lagi, Irba mengingatkan akan konsekuensi sanksi yang mungkin timbul.
‘’Kalau sudah begitu akan ada sanksi disiplin. Guru adalah cerminan pendidik, bagaimana guru menutup jalan apakah itu cerminan pendidik. Silakan saja kalau mau demo, mereka menyadari tidak, ini berdampak pada anak-anak didik,’’ sebutnya.
Sekdako Pekanbaru HM Noer menyebut, dia sebenarnya sudah menugaskan tim untuk bertemu dengan para guru mencari jalan keluar masalah yang terjadi. ‘’Tadi pada tim kita sudah serahkan untuk bisa menyampaikan informasi pada kawan-kawan guru. Kawan-kawan dalam tim mengharapkan itu perwakilan supaya bisa disampaikan dengan jelas. Tampaknya antara tim dan perwakilan (guru, red) tidak sepakat,’’ kata dia.
Mengenai demonstrasi yang akan digelar guru Senin nanti, dia meminta itu tak dilakukan, begitu juga mogok mengajar. ‘’Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena ini kan guru. Guru itu mengajar kan. Kita harapkan lebih baik ini utusannya yang datang. Mogok mengajar juga bukan solusi yang baik,’’ pintanya.
Anggota DPRD Pekanbaru Nofrizal menilai wajar para guru melakukan aksi itu. Pemko harus meresponsnya dengan bijak dan dingin agar tidak ada aksi lagi. Apalagi ditegaskannya, sebelumnya tunjangan yang ditagih ini ada, tapi mengapa sekarang ditiadakan. “Maka ini harus dijelaskan oleh pemko secara jelas. Dan cepat respons tuntutan guru ini,” pintanya.
Dikatakan Nofrizal, jika tidak direspons maka para guru mengancam mogok. Dikatakan Nofrizal ini adalah sikap guru.
“Makanya jika tidak ingin ada aksi dari para guru ini, maka pemko harus bisa menjelaskan persoalan apa yang terjadi, dan ini dipastikan ada pemicu,” paparnya.(ali/gus/ted)
