PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT menegaskan DPRD akan kebut pembahasan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Pekanbaru 2023 dalam sepekan ini. Ini dilakukan agar RAPBD-P 2023 bisa disahkan paling lambat 30 September ini.
Hal ini disampaikannya usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pekanbaru Tahun Anggaran 2023, Senin (18/9) di Balai Payung Sekali DPRD Kota Pekanbaru.
”Kami akan kebut membahas terkait APBD Perubahan ini, karena waktunya juga mepet. Akhir bulan ini mesti segera disahkan,” kata Ginda kepada wartawan, Selasa (19/9).
Dia juga menegaskan, DPRD dalam satu pekan ke depan akan melakukan pembahasan secara intens. ”Ini kan sifatnya hanya penambahan anggaran. Yang disampaikan oleh Pak Pj Wali Kota tadi ada penambahan dari Pemerintah Provinsi Riau dan lain sebagainya. Jadi angka-angka tersebut akan di cocokkan, disesuaikan,” tambahnya.
Disampaikannya juga bahwa, dalam APBD Perubahan 2023 ini program-program yang sudah disahkan pada APBD 2023 tidak ada perubahan, semua berjalan sesuai anggaran. ”Program-program pemerintah tetap berjalan sesuai yang sudah di program kan karena sudah disahkan di awal tahun kemarin,” benernya.
Sekadar diketahui, dalam MoU KUA PPAS R-APBD Perubahan 2023 pekan kemarin, disepakati nilai RAPBD-P 2023 mencapai Rp2,890 triliun. Jumlah ini naik sekitar Rp191 miliar, dari APBD Pekanbaru 2023 yang ditetapkan kemarin sebesar Rp2,699 triliun.
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun langsung hadir didampingi Sekdako Indra Pomi, dan sejumlah kepala OPD serta unsur Forkopimda lingkungan Pemko Pekanbaru.
Saat di wawancarai wartawan, Pj Wako Muflihun mengatakan, intinya dalam anggaran perubahan ini ada penambahan yang bersumber dari pajak, lalu dana transfer dari provinsi.
”Kita asumsikan memang belum tahu pastinya berapa tambahan anggaran untuk perubahan ini, dan kita sudah berupaya dan berusaha agar bisa mengejar belanjanya,” sebut Muflihun.
Diungkapkannya lagi, pihaknya juga melakukan rasionalisasi anggaran beberapa kegiatan di OPD. terutama perjalanan dinas pegawai, kemudian soal barang pakai habis. ”Ini untuk mengejar, dan mudah-mudahan tidak ada yang tunda bayar,” bebernya.
Menjadi atensi anggaran bagaimana menyelamatkan persiapan uang untuk pemilu 2024, termasuk program UHC, santunan kematian, kemudian juga kurma manis tetap kita anggarkan karena itu untuk masyarakat.
”Jadi RAPBD Perubahan ini bukan menambah, tapi asumsi. Mungkin diawal tahun kemarin kita berasumsi, contoh PAD kita targetkan Rp900 miliar, tapi mungkin hanya tembus Rp700 miliar atau sampai 1 triliun. Maka disempurnakan di APBD-P ini,” sebutnya lagi.
Bagaimana untuk anggaran perbaikan jalan yang rusak? Ditegas Wako, untuk overlay tidak ada penambahan, hanya tambal sulam. ”Karena memang belum cukup anggarannya. Di mana satu kilometer jalan itu anggarannya luar biasa, Rp3 miliar. Jadi kalau untuk OP-nya ada, karena ada beberapa jalan yang harus kita tambal sulam, dan urgen serta membahayakan masyarakat,” tuturnya.(gus)
