PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru saat ini sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Artinya, RSD Madani tidak lagi menggunakan APBD Pekanbaru untuk biaya operasional rumah sakit. RSD Madani sendiri secara mandiri mencari anggaran untuk operasional rumah sakit.
"Meski RSD Madani sistem BLUD, sekarang dikunci oleh TAPD dan Bappeda di angka Rp7,5 miliar. Padahal anggaran untuk 2023, kami perlu Rp100 miliar. Terkait inilah yang kami harapkan dukungan penuh Komisi III DPRD," kata Direktur RSD Madani Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra SpPD kepada wartawan, Jumat (16/9).
Hal ini disampaikan Naldo (panggilan akrab direktur) karena komitmen RSD Madani untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saat RSD Madani tidak saja menyiapkan pelayanan pengobatan umum dan penyakit biasa, namun rumah sakit milik Pemko Pekanbaru tersebut juga sudah melayani pasien operasi.
Diinfokan Naldo, sampai hari ini, kamar operasi RSD Madani sudah banyak menerima pasien. Bahkan kemarin, ada empat pasien yang dioperasi di RSD Madani.
Komitmen ini ditegaskan Naldo, sudah disampaikan kepada Komisi III DPRD Pekanbaru. Karena memang ini terkait kebutuhan anggaran, yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
"Untuk tahun 2023, kita memerlukan sekitar Rp100 miliar. Kebutuhan inilah yang kita harapkan support dari Komisi III selaku mitra kerja, agar Bappeda dan TAPD merestuinya," tegasnya.
Harapannya, tahun 2023 nanti anggaran ini bisa direalisasikan dengan dibukanya kunci plafon anggaran di TAPD dan Bappeda.
"Walau kami sudah BLUD, dengan artian kami yang cari uangnya sendiri Rp100 miliar ini, tapi kunci plafonnya harus dibuka," pintanya.
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos berjanji, akan menyampaikan kebutuhan RSD Madani ini kepada Pemko Pekanbaru. Terutama kepada TAPD dan Bappeda Pekanbaru.
Hal ini harus segera dilakukan, agar tidak terganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah tersebut. "Segera kami sampaikan. Kunci plafonnya harus dibuka, karena memang keperluannya seperti itu. Apalagi sekarang pelayanan operasi sudah ada. Tentu keperluan juga meningkat," sebutnya.
Tidak hanya itu, politisi senior Partai Demokrat ini juga berjanji, akan mendukung anggaran secara maksimal untuk bidang kesehatan ini. Apalagi anggaran kesehatan tersebut, merupakan amanat UU, yang wajib di alokasikan 10 persen dari APBD.(gus)
