PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima tiga sertifikat aset yang diberikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang diserahkan langsung kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (16/2).
Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto pada kesempatan itu juga menyerahkan sertifikat tanah untuk sertifikat hak atas tanah melalui konsolidasi tanah kepada masyarakat di Kota Pekanbaru sejumlah 15 bidang, serta menyerahkan sertifikat tanah barang milik negara yang terdiri dari aset Kementerian Pertahanan sebanyak dua bidang, Kepolisian RI satu bidang.
Kemudian, sertifikat aset Pemerintah Provinsi Riau satu bidang, Pemerintah Kota Pekanbaru satu bidang, aset Pemerintah Kabupaten Pelalawan satu bidang, dan aset PWNU Riau satu bidang.
Menurut Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, saat ini pihaknya tengah berupaya mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pasalnya hingga kini masih ada tanah yang belum terdaftar maupun belum bersertifikat.
''Kita akan berupaya untuk menuntaskan program ini bersama-sama dan dengan didukung pemerintah daerah tentunya,'' katanya.
Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar bersama- menjaga tanahnya yang sudah bersertifikat dengan baik. Apalagi Kementrian ATR/ BPN kini menuju diigtalisasi dan tengah melakukan percepatan agar seluruh daerah di nusantara menjadi kota lengkap sehingga seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar secara yuridis dan akurat.
''Saya mengajak masyarakat di Riau ikut mendukung percepatan sertifikasi terhadap 126 juta bidang tanah hingga tahun 2025 mendatang bisa terealisasi,'' ajaknya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tersebut mengatakan, Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat tiga aset yakni pemakaman umum, Pustu Alam Raya dan Kantor Lurah Tangkerang Timur.
Tak hanya memberikan sertifikat aset kepada pemerintah Kota Pekanbaru, dikatakan Muflihun lagi, kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) RI Hadi Tjahjanto ke Pekanbaru juga untuk melakukan rapat terbatas untuk membahas terkait konflik lahan masyarakat dengan perusahaan.
''Ada sejumlah persoalan yang dibahas bersama bapak Menteri ATR Bapak Hadi Tjahjanto. Salah satunya masalah lahan masyarakat,'' ujar Muflihun.
Bahkan seluruh kepala daerah yang datang juga membahas terkait pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan jalan tol yang mana, jalan tol tersebut melintasi sejumlah wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau.
''Bapak Menteri mengarahkan agar berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk penyelesaian lahan tersebut. Makanya kami meminta masyarakat untuk ikut mensukseskan program ATR/BPN salah satunya berupa PTSL yang ditahun 2023 ini masih akan berlanjut di sejumlah kelurahan di Pekanbaru,'' tegasnya.(ayi)
