PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria di Hotel Grand Jatra, Pekanbaru, 16-18 Juli 2018. Rakor ini dibuka oleh Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PKPP) Muhammad Amin yang mewakili Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Riau Drs Lukman Hakim SH.
Hadir dalam pembukaan ini Direktur Jenderal Penataan Agraria yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,Rudi Rubijaya, perwakilan Forkopimda se-Riau, perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Riau, perwakilan Kepala Dinas dan Kepala SKPD se-Riau, Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah BPN Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di lingkungan Kantor Wilayah BPN Riau dan peserta lainnya.
Rakor yang diikuti 68 peserta ini bertujuan untuk sinkronisasi dan koordinasi data potensi tanah obyek reforma agraria; sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan program serta kegiatan pemberian akses reform dengan stake holder terkait; memantau pelaksanaan reforma agraria di kabupaten/kota, dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Reforma Agraria.
Rakor ini merupakan pertemuan penting guna mendapatkan rumusan potensi subyek dan obyek reforma agraria serta informasi, arahan dan strategi pelaksanaan Reforma Agraria Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Dalam rakor ini dibahas arahan pelaksanaan gugus tugas, potensi tanah obyek reforma agraria di Riau, potensi subyek penerima TORA, potensi akses reform yang dapat diberikan dan tata cara kerja pelaksanaan Reforma Agraria.
‘’Reforma agraria sebagai salah satu cita-cita Pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam nawacita perlu dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinergitas secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma agraria, yaitu terselenggaranya aset reform dan akses reform dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Drs Lukman Hakim SH, kemarin.
‘’Rakor ini sangat strategis untuk merumuskan kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Riau. Oleh karena itu kami berharap, kita dapat bekerja sama mensinkronkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan data potensi Tanah Obyek Reforma Agraria. Redistribusi tanah, demi terwujudnya tanah sebagai sumber penghidupan. Mari sukseskan reforma agraria di Riau,’’ tambahnya.
Program Reforma Agraria ditargetkan sejumlah 9 juta ha yang akan dilaksanakan melalui penataan asset tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, transmigrasi maupun bekas-bekas tanah perkebunan namun juga melalui penataan akses. Sebagai langkah awal diperlukan wadah pembentukan kelembagaan reforma agraria. Dalam hal ini gugus tugas reforma agraria menjadi sangat penting dalam rangka mengharmonisasikan pelaksanaan reforma agraria di Riau.
Sementara itu, Muhammad Amin yang mewakili Gubenur Riau menyambut positif kegiatan ini. ‘’Saya berharap melalui Rakor ini akan terbangun komitmen yang kuat dan sinergi yang harmonis dari seluruh pihak terkait dalam rangka menyukseskan program reforma agraria di Riau. Melalui kerja sama, saya yakin reforma agraria dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Riau,’’ ujar Muhammad Amin.(das/c)
