PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution resmi membuka rapat koordinasi akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Riau 2023 di Pekanbaru, Selasa (12/12). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Budi Martono secara virtual.
Dalam sambutannya, Edy Nasution menyampaikan bahwa bicara tentang tanah tentu tidak kalah penting dari berbagai hal penting lainnya.
Karena dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah jelas mengamanatkan bahwa tanah harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam, tetapi juga mempunyai nilai jika dilihat dari berbagai aspek seperti historis, religius, politik, dan keamanan dan aspek-aspek lainnya. Tanah juga merupakan salah satu faktor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menjaga keutuhan dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Ia juga menjelaskan, pelaksanaan Reforma Agraria sebagai salah satu upaya untuk menata kembali antara masyarakat dengan keadaan tanah, yaitu menata kembali dalam hal baik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya secara berkeadilan.
“Tentu ini menjadi perhatian kita secara bersama-sama dan berkolaborasi, oleh karena itu diperlukan keterlibatan seluruh sumber daya yang ada secara optimal, baik dari internal BPN sendiri maupun kita yang dari pemerintah daerah, termasuk seluruh komponen yang ada,” ujarnya.
Bahkan unsur agama, tokoh masyarakat dan sebagainya secara bersama-sama untuk kemakmuran masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Reforma Agraria, yaitu terselenggaranya aset reform disertai akses reform.
Selanjutnya agar Reforma Agraria di Provinsi Riau yang kita cintai ini dapat berjalan lebih baik lagi, maka pemprov Riau selalu menginstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, agar dapat mensinkronisasikan seluruh program-programnya dengan Reforma Agraria yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN.
“Sehingga yang kita laksanakan di sini ujungnya adalah bermuara pada program yang dibuat oleh ATR/BPN supaya kita betul-betul melaksanakan kegiatan ini dan terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, penataan akses yang dimaksud seperti fasilitasi pengembangan usaha, fasilitasi akses pemasaran, dan fasilitasi infrastruktur pendukung pelaku usaha. Sehingga penataan akses atau disebut juga pemberdayaan tanah masyarakat bisa terealisasi dengan baik.
Melalui rapat koordinasi akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Gubernur Edy Nasution berharap akan terbangun komitmen yang kuat dan bersinergi secara baik dari seluruh pihak terkait dalam mensukseskan Reforma Agraria di Provinsi Riau.
“Melalui kerja sama yang solid kami berkeyakinan bahwa reforma Agraria ini dapat berjalan dengan baik yaitu mencapai tujuan utamanya yakni tahan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutupnya.(sol)
