PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ada banyak persoalan yang disampaikan anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022, yang dilaksanakan di Balai Payung Sekaki, DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (14/3).
Namun yang menjadi titik berat ialah, persoalan banjir, jalan rusak dan persoalan sampah. Tiga pekerjaan rumah (PR) ini ialah yang dititipkan Gubri Syamsuar saat melantik Pj Wako Muflihun mulai mengambil alih tongkat pemerintahan pascaberakhirnya masa jabatan Firdaus-Ayat 23 Mei 2022 lalu. Sampai saat ini tiga PR ini dipandang belum maksimal dan diminta untuk tetap menjadi perhatian pemko.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST. Sementara dari Pemko Pekanbaru hadir Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut beserta sejumlah kepala OPD, staf ahli dan juga unsur forkopimda.
Disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Victor Parulian, Pemko Pekanbaru melalui dinas terkait diminta untuk segera menyelesaikan pengerjaan proyek IPAL/SPALD-T yang saat ini menjadi keluhan masyarakat.
''IPAL harus segera diselesaikan, dan diawasi pekerjaannya. Masyarakat banyak terkena dampak akibat pengerjaan yang tak siap-siap, seperti polusi udara dan jalan-jalan rusak, sehingga ini sangat mengganggu,'' tegas Victor.
Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga menyoroti persoalan banjir yang belum ditangani secara signifikan hingga kini. ''Masalah banjir belum ada tindaklanjut dan titik-titik genangan itu semakin banyak,'' ungkapnya.
Selain itu juga mengenai pengelolaan pengangkutan sampah saat ini masih menjadi keluhan bagi masyarakat. ''Ini fakta di lapangan, dan tahun depan kami minta untuk dikembalikan swakelola. Artinya peran masyarakat, RT RW dan kecamatan dan akan dikoordinir oleh DLHK,'' terangnya.
Juru bicara Fraksi Hanura NasDem, Eri Sumarni juga memberikan catatan mengenai realisasi APBD Kota Pekanbaru tahun 2022. Yang mana, belanja daerah telah ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun, namun hanya terealisasi sebesar Rp2,2 triliun atau 94,5 persen.
''Kami beranggapan bahwa Pemko Pekanbaru belum secara maksimal melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2022,'' ungkap Eri.
Maka dari itu, fraksinya ingin mengetahui apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
Selanjutnya, pandangan Fraksi PAN disampaikan Doni Saputra SH MH. Mereka menyoroti kinerja dari PDAM Tirta Siak. Sebab, saat ini pelayanan dari perusahaan air tersebut dinilai masih buruk, dan perlu mendapatkan perhatian serius.
''Pelayanan air bersih ini harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemko Pekanbaru, masyarakat masih banyak yang komplain,'' ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan pandangan umum fraksi sudah disampaikan, dan menunggu jawaban dari pemko yang segera akan diagendakan.
''Setelah pandangan umum fraksi ini, nanti akan ada jawaban dari pemerintah terkait pandangan umum fraksi terhadap LKPj Kota Pekanbaru tahun 2022. In Sya Allah, kita jadwalkan lebih kurang sepekan lagi,'' pungkas Sabarudi.
Politisi PKS ini juga mengungkapkan, secara garis besar masing-masing fraksi DPRD Kota Pekanbaru menyoroti persoalan banjir, sampah dan jalan rusak dan berlubang yang belum diselesaikan dengan baik. ''Mudah-mudahan di tahun ini bisa terselesaikan dengan baik,'' tuturnya.
Sementara itu Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, pandangan fraksi-fraksi DPRD menjadi masukan bagi pemko untuk bisa lebih maksimal di tahun 2023.
''Dan semua catatan dari fraksi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan dan tentu menunggu arahan pimpinan, untuk dijawab dan disampaikan lagi pada agenda selanjutnya. yang pasti persoalan infrastruktur, pendidikan serta UMKM dan masalah kota yang terjadi saat ini menjadi perhatian pemerintah,'' tuturnya.(gus)
