PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru selalu menyisakan masalah. Pasalnya daya tampung (kuota) untuk masuk SMP negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD sederajat yang hampir mencapai angka 20 ribuan anak.
Sebagai salah satu solusinya, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri pernah mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan kebijakan alih fungsi bangunan dan merger pelajar. Artinya, jika ada sekolah dasar (SD) yang jumlah muridnya sedikit, sebaiknya dimerger.
"Usulan ini sudah lama kami sampaikan kepada Disdik, namun tak kunjung terealisasi. Ini aspirasi dari masyarakat dan patut dipertimbangkan, mengingat untuk membangun gedung sekolah baru terkendala anggaran. Maka merger dan kebijakan alih fungsi bangunan bisa membantu," tuturnya.
Usulan ini kembali disampaikan Aidil pada hearing dengan Disdik Pekanbaru, Senin (12/9).
Aidil Amri didampingi anggota komisi lainnya, H Ervan, Yasser Hamidy, Suherman, Ruslan Tarigan serta Hamdani. Sementara dari Disdik dihadiri oleh Sekretaris Disdik Pekanbaru Muzailis, didampingi oleh sejumlah kabid.
"Soal merger ini sudah kami tegaskan kembali kepada Disdik dan harapan kita tahun depan bisa direalisasikan," paparnya.
Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Disdik Muzailis menerangkan bahwa, ada beberapa SD yang jumlah muridnya sedikit. Sehingga jika dilakukan merger, bangunan SD tersebut bisa dimanfaatkan untuk bangunan SMP.
"Ini akan kami kaji terlebih dahulu. Kami datangkan tim ahli untuk penilaian segala macamnya, termasuk aspek hukumnya. Jika menurut tim ahli layak dimerger, maka itu akan kami lakukan merger. Termasuk pengalihan fungsi dari SD menjadi SMP," jelas Muzailis.
Ia juga mengakui bahwa terkait jumlah bangunan sekolah ini berdampak pada penerimaan murid. "Kondisi saat ini yang bermasalah itu ialah penerimaan untuk pelajar SMP. Daya tampung tidak memadai. Dari 20.000 lulusan SD sederajat, hanya bisa ditampung sekitar 8.000," bebernya.
Atas persoalan inilah, DPRD meminta dicarikan solusi bagaimana ada penambahan atau pembangunan sekolah baru, terutama di daerah yang masih kurang jumlah sekolahnya. "Ini yang didesak," singkatnya.
Untuk itu, ia berharap ada sinergisitas antara pemerintah dengan DPRD agar dapat mewujudkannya. "Kami berharap ada sinergisitas dengan anggota dewan bisa fokus dalam memperjuangkan anggarannya, baik bantuan pusat, provinsi maupun anggaran kota," tuturnya.(gus)
