PEKANBARU (RIAUPOS.CO)  – Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Selasa (11/7). Salah satu inti pertemuan adalah permintaan agar tim penegakan hukum (Gakkum) DLHK bisa lebih serius dan tegas pengawasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Nurul Ikhsan didampingi anggota komisi Wan Agusti, Robin Eduar, Mulyadi, dan Masni Ernawati. Sedangkan dari DLHK Pekanbaru hadir Kepala DLHK Pekanbaru Hendra Afriadi didampingi  Sekretaris Reza dan para kepala bidang.

”Kami panggil mereka (DLHK, red) tujuannya untuk lebih maksimal lagi bekerja dan juga dapat melakukan pressure kepada pihak ketiga,” kata Nurul Ikhsan usai hearing.

Menurutnya, penanganan sampah di Kota Pekanbaru belakangan ini dinilai sudah mulai membaik, meskipun ada beberapa titik yang belum maksimal, dan ini lebih kepada kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembaragan.

Untuk itu, pengawasan pengangkutan sampah harus kontinyu dilakukan di lapangan. Begitu juga penindakan hukum yang tegas harus diterapkan. Tidakcukup dengan  hanya memberik teguran saja, arena kebiasaan masyarakat yang perlu terus menerus diingatkan dengan nyata.

”Kita ingin Kota Pekanbaru ini bersih dari sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu akan merembet ke masalah yang lain, kita tidak mau ini yang terjadi,” kata politikus Gerindra ini.

Ditegaskannya, penegakan hukum dari Gakkum DLHK harus benar-benar serius dan tegas. ”Lakukan pengawasan dari pagi hingga malam, mengingat jam buang sampah sudah diatur sesuai perwako,” tegasnya.

Untuk kinerja pihak ketiga sampah PT Samhana Indah dan PT Ella Pratama Perkasa, dinilainya, hingga semester pertama ini sudah ada perubahan signifikan. Memang masih ada titik-titik sampah ilegal yang dijumpai, karena masyarakat membuang sampah tak di TPS resmi dan di luar jam yang ditentukan.

”Kita sampaikan juga tadi mengenai PAD dari sampah ini angkanya harus lebih signifikan dari tahun lalu. Ini akan berjalan jika pengawasan berjalan dengan baik,” paparnya.

Sementara itu, untuk catatan lainnya, rencana membuat BLUD dan UPT sampah harus segera direalisasikan. Sebab sampai sekarang itu belum terwujud. ”Kita harapkan Pj Wako membuat UPT ini segera, agar penanganan sampah bisa maksimal. Karena hal ini juga bisa mengatasi kebocoran PAD dari retribusi sampah,” sebutnya.

Dilanjutkan Nurul, untuk masalah PAD ini, di mintanya DLHK dan pihak ketiga, duduk bersama dengan RT dan RW, yang menarik retribusi langsung kepada masyarakat.

”Sehingga bisa jelas berapa retribusi yang dikutip dari rumah rumah warga, dan yang disetor. Selama ini kan banyak kebocoran, antara rumah yang dikutip dengan yang disetor, nggak sejalan,” katanya.

Soal adanya persoalan lain yang terjadi, Komisi IV DPRD juga mengharapkan, agar apapun persoalan yang terjadi di internal DLHK, termasuk soal THL, harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

”Seberapapun keringat THL ini diambil untuk kerja sampah atau penyapu jalan, maka harus dibayarkan. Tentu harus sesuai aturan,” sarannya.

Kepala DLHK Pekanbaru Hendra Afriadi, menegaskan apapun arahan yang diberikan oleh DPRD pihaknya akan menjalankannya. Dan dengan tegas dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas masukan Komisi IV DPRD, terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini.

”Kami ini mitra, dan tadi memang ditanyakan soal pelaksanaan di lapangan selama 6 bulan pihak ketiga. Termasuk juga koreksi kepada kinerja para staf, sampai ke pengawas dan mandor di lapangan, kita sudah sampaikan progresnya,” kata Hendra.

Dengan adanya evaluasi kinerja ini, sebut Hendra, pihaknya akan melakukan perbaikan ke depan. Tentunya mana yang kurang akan diperbaiki. ”Untuk saat ini, jumlah THL kami ada 562 orang yang terdiri dari penyapu jalan, buruh angkut, supir armada, dan lainnya. Mereka bekerja dua shif, pagi sampai siang dan siang sampai sore, ini kami maksimalkan,” paparnya.

Dirinya juga tak bosan-bosan mengajak semua pihak terkait di internal DLHK Pekanbaru, untuk sama-sama melakukan perbaikan. Apabila selama ini ditegur, baik itu dari pengawas atau koordinator selama bekerja, maka jadikan hal itu sebuah masukan dan penyemangat bekerja untuk lebih baik.

Sebab diakuinya juga, meski pihaknya sudah bertukus lumus bekerja membersihkan sampah di Kota Pekanbaru, masih ada celah bagi oknum untuk menyalahkan.

Hendra juga tak menampik selama proses ini, masih adanya tumpukan sampah ilegal di lapangan, yang sebenarnya bukan mengenai ada beberapa titik lagi. Namun setelah dicermati sekian lama, ini sebenarnya masalah sosialisasi. Bagaimana masyarakat berperan serta soal membuang sampah ini, mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB.

”Karena jangan sampai kita mengangkut berkali-kali. Kadang-kadang kita sudah angkut, tiba-tiba masyarakat masih ada yang buang sampah di luar jam yang ditentukan. Maka ini lah PR kita setiap hari, ini yang harus kami gencarkan sosialisasinya,” beber Hendra.(gus)