PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghilangkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) membuat ratusan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) melakukan demo di depan kantor Wali Kota Pekanbaru. Asnawita salah satu guru SD yang ikut bergabung dalam aksi itu mengaku sedih dengan keputusan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus ST MT.
Dengan menggunakan seragam batik khas guru berwarna putih dan hitam, kaki tuanya melangkah menuju kantor Wali Kota Pekanbaru bersama ratusan guru lainnya menyuarakan aspirasinya di tengah terik matahari yang menyengat di Kota Bertuah, Senin (11/3).
“Kami ikhlas mengajar. Kami ini anak yatim. Banyak yang berstatus janda atau duda guru itu,” kata Asnawita kepada Riau Pos.
Asnawita yang juga seorang janda menghidupi keempat anaknya seorang diri selama 15 tahun lamanya. Untuk memenuhi keperluan sekolah anak-anaknya tidak jarang dia harus berutang supaya pendidikan tidak terhenti.
“Uang transpor itu berguna untuk bayar uang sekolah anak. Utang sudah banyak, sementara PNS lain gajinya bisa lebih dari kami, “ ucapnya.
Dalam sebulan, Asnawita mendapatkan gaji sebesar Rp4.500.000 per bulan. Namun, ia masih harus menyisihkan tiga juta rupiah setiap bulan untuk melunasi utang biaya sekolah anak-anaknya yang diperolehnya dari bank. “Bersih dapat Rp1,5 juta, itulah lagi untuk makan. Dua anak masih kuliah, satu lagi baru mau lulus SMK,” ujarnya.
Awalnya dana tunjangan yang diterima sebesar Rp1,8 juta turun menjadi 1,5 juta dan akhirnya hanya diterima setengahnya. Yakni Rp850 ribu. Bahkan, kini tunjangan itu pun dihilangkan Pemko.
“Gara-gara tidak dapat uang transpor itu pernah tidak bisa beli beras karena sudah utang ke kedai. Rencananya saat dapat uang itu dibayar, tahunya tidak. Jadinya, utang bertumpuk,” tuturnya.
Kendati mengetahui meminjam bank masuk ke dalam riba, hal itu terpaksa dia lakukan karena kesejahteraan guru tidak dapat mencukupi keperluan keluarga kecilnya. Ditambah pula, tidak adanya suami untuk membantu menopang permasalahannya.
