PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Rencana pembangunan fly over di perempatan Jalan Garuda Sakti telah bergulir sejak beberapa waktu lalu. Itu setelah adanya usulan dari Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur kepada Anggota DPR RI dapil Riau, Syahrul Aidil Maazat. Usulan tersebut telah ditindak lanjuti dengan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuat detail engineering design (DED).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menuturkan, dirinya memastikan mengawal rencana pembangunan hingga tuntas. Sebab, sampai saat ini keberadaan fly over di sana sudah sangat dibutuhkan masyarakat.
"Kita ketahui perempatan Jalan Garuda Sakti merupakan jalur atau jalan yang sangat strategis. Menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Bangkinang. Lebih daripada itu, jumlah pemukiman masyarakat yang memanfaatkan perlintasan sangatlah padat," ujarnya kepada Riau Pos, Selasa (5/10). Namun kondisi tersebut tidak dibarengi dengan penambahan infrastukur penunjang seperti trafic light yang lebih sering mati daripada menyala. Belum lagi kondisi kerusakan jalan disana yang lubangnya sudah melebar dan dalam. Menurut dia, flyover memang menjadi salah satu solusi untuk menjawab keluhan masyarakat yang sehari-hari melintasi jalur Simpang Garuda Sakti.
"Komisi IV DPRD Riau telah mengusulkan pembangunan flyover kepada perwakilan Provinsi Riau di DPR RI. Namun pada saat ini kami belum menerima informasi terkait kelanjutan rencana pembangunan flyover yang memang sudah sangat di idamkan masyarakat. Insya Allah, dalam waktu dekat saya akan coba komunikasikan kembali ke Anggota DPR RI dapil Riau Pak Syahrul Aidi Maazat," imbuhnya.
Ia berharap rencana pembangunan flyover untuk Perempatan Jalan Garuda Sakti bisa terealisasi pada APBN Perubahan. Atau paling tidak pada APBN murni 2022. Saat ditanya apakah memungkin dengan menggunakan mekanisme sharing budget antara pusat dengan provinsi, opsi tersebut menurut Agung sah-sah saja. Asal rencana pembangunan biasa terealisasi dengan cepat. "Kalau sharing budget dengan APBD Riau, saya rasa memungkin saja. Bisa keroyokan antara APBN dan APBD Provinsi. Namun, tentu harus ada pembicaraan lagi antara pemprov dengan kementerian terkait. Ini yang akan kami dorong. Kalau memang memungkinkan, dan pusat setuju, kenapa tidak? Bisa dibahas di APBD murni 2022 ini," sambungnya.
Dalam waktu dekat, Agung akan mengajak anggota Komisi IV DPRD Riau serta untuk turun mengecek langsung situasi di lapangan serta dengan membawa mitra dari OPD terkait. Ia juga akan dorong komisi IV untuk membuat rekomendasi agar persoalan yang ada disana bisa teratasi dengan cepat.
Setidaknya, paling minim aktivasi trafic light dan perbaikan jalan yang rusak parah. Karena ketika hujan, lanjut dia, lubang yang menganga digenangi air. Pengendara roda dua sering terkecoh dan menghantam lubang tersebut hingga terjadi kecelakaan.(nda)
