PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Usulan anggaran 2023 di Dinas PUPR Pekanbaru ikut terkena pemotongan. Dari anggaran usulan sekitar Rp700 miliar, dipotong 80 persen menjadi Rp201,8 miliar.
Ini diketahui setelah diadakan rapat dengar pendapat atau hearing membahas RAPBD 2023 antara Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan Dinas PUPR Pekanbaru. Kepada wartawan, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan menjelaskan, nilai anggaran ini memang jauh dari yang diusulkan awal oleh PUPR sebesar Rp700 miliar. Oleh TAPD Pemko hanya ditetapkan Rp201,8 miliar.
"Ada sekitar 80 persen yang dipotong. Dari yang ditetapkan itu lah dibahas secara rinci dalam hearing," kata Nurul, Selasa (25/10).
Anggaran Rp201, 8 miliar itu sendiri hanya untuk kegiatan yang dinilai prioritas sehingga bisa direstui. "Itu pun harus dirinci, untuk kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat banyak," ujar Nurul lagi.
Terhadap persoalan yang saat ini menjadi keluhan masyarakat dan diharapkan dapat segera di atasi seperti masalah banjir dan jalan rusak, dipastikan belum akan maksimal dilaksanakan tahun depan.
"Jika dikalkulasikan semua, anggaran penanganan banjir sekitar Rp30 miliar. Itu sudah termasuk anggaran pembelian ekskavator amfibi yang tipe 100," beber politisi Gerindra ini.
Dijelaskan Nurul, anggaran penanganan banjir ini nanti akan dimaksimalkan khusus di beberapa titik-titik terparah. Termasuk di antaranya normalisasi sungai dan parit, serta penanganan banjir lainnya.
"Harus secara bertahap penyelesaiannya, dan pakai skala prioritas," harapnya.
Dia juga menyampaikan, untuk anggaran tambahan lainnya, yang akan dapat mendukung itu ialah akan diposkan di OPD lain, seperti halnya di Dinas Perkim.
"Tadi sudah ada kesepakatan dan masukan dari kami. Dan kami akan ‘sisir’ di PUPR ini, apa saja untuk penanganan banjir. Termasuk di Perkim. Kami inginkan anggarannya harus maksimal, sehingga titik-titik banjir berkurang di Kota Pekanbaru," tegasnya.(gus)
