PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH mengharapkan tahun 2024 persoalan banjir di Kota Pekanbaru harus berkurang dari kondisi saat ini. Untuk itu pemko diminta bisa menyinkronkan program dengan pemprov dan pusat.
Diakuinya, hingga kini pihaknya belum tahu pasti, berapa anggaran penanganan banjir yang disiapkan Pemko Pekanbaru dalam RAPBD 2024. ”Rincinya kami belum tahu. Dalam waktu dekat ini baru kami bahas dengan OPD terkait. Baik itu Dinas Perkim maupun PUPR,” tegas Robin, Ahad (8/10).
Untuk diketahui, pada APBD 2023, anggaran penanganan banjir disiapkan Pemko Pekanbaru lebih kurang Rp15 miliar. Ini di luar anggaran OP yang ada di Dinas Perkim dan Dinas PUPR Pekanbaru.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, bahwa pihaknya ingin mengetahui lebih detail dan rinci poin-poin penambahan anggaran di masing-masing dinas dalam R-APBD 2024.
”Jadi, apakah nanti penambahan ini berimbas pada dinas-dinas lain, inilah yang kami mau buka dalam hearing nanti. Karena di Dinas Perkim dan Dinas PUPR kan menjadi motor pembangunan seperti jalan, drainase dan semacamnya. Tentu kami harapkan bisa maksimal porsinya,” harapnya.
Ia menilai secara kasat mata, hingga kini belum terihat secara ril realisasi penanganan banjir di lapangan. Mana saja titik banjir yang sudah ditangani, mana masih proses maupun belum sama sekali dikerjakan.
Sebab, dari 350 lebih titik banjir di masterplan penanganan banjir Kota Pekanbaru, mana yang sudah terurai belum nampak sama sekali. ”Master plan yang sudah ada juga dengan kondisi saat ini, perlu dicek lagi, apakah masih seperti itu atau malah bertambah persoalan dari master plan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru perlu anggaran besar dan harus sejalan dengan program provinsi dan pusat.
”Ini harus disinkron kan juga,” paparnya.
Jika tidak, maka akan kondisi Kota Pekanbaru akan masih sama seperti saat ini. ”Tidak jelas mana parit primer dan skunder, dan siapa yang bertanggung jawab. Apalagi sejauh ini, Pemko Pekanbaru hanya melaksanakan program jangka pendek, yaitu normalisasi sungai dan parit, plus menurunkan pasukan kuning,” katanya.
Sementara program jangka menengah dan jangka panjang, belum sama sekali dijalankan. Meski Kota Pekanbaru sudah memiliki masterplan penanganan banjir, namun tidak berjalan sama sekali, karena alasan tidak ada anggaran.
Kepala Dinas Perkim Pekanbaru Mardiansyah mengatakan, terkait anggaran penanganan banjir, pihaknya akan menunggu kepastian hasil pembahasan dengan DPRD Pekanbaru.
”Kalau detilnya untuk penanganan banjir, nanti lah kami pastikan. Karena pasti ada perubahan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, secara umum anggaran kita untuk 2024 sekitar Rp175 miliar,” sebutnya.(gus)
