PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Rencana Pemko Pekanbaru memakai BLUD dalam pengelolaan sampah tahun depan tidak dapat terwujud. Pengangkutan sampah kembali di swastanisasikan dengan pihak ketiga.

Menanggapi ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan mengingatkan agar lelang untuk menetapkan pihak ketiga harus dilakukan segera. Ini agar tidak terjadi penumpukan sampah di awal tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Hanya saja kami minta harus dibuat banyak zona lagi, tidak dua zona lagi, dan satu lagi dikelola oleh DLHK. Ke depan ini nanti harus dibuat banyak zona supaya lebih maksimal pengelolaan sampah Pekanbaru," tutur Nurul kepada wartawan.

Terlambatnya proses lelang dipastikan akan berdampak buruk bagi kebersihan Kota Pekanbaru. Untuk itu, politisi Gerindra, Pj Wako diminta segera mengeluarkan kebijakan tegas.

"Karena sepekan saja atau sehari saja sampah tak diangkut akan berakibat kotor bagi lingkungan. Kemarin juga Pj Wako sudah mewanti-wanti kepada anak buahnya untuk segera menyiapkan regulasi lelang dan juga regulasi BLUD," tegasnya.

Disampaikannya, 2023 pemko masih menganggarkan pengelolaan sampah. Dan ia berharap anggaran itu juga mengakomodir pembagian zona-zona pengangkutan sampah.

"Meski begitu, kami tetap minta BLUD ini diselesaikan regulasinya. Informasinya Januari itu selesai syarat dan ketentuannya," ujarnya.

Jelang diterapkannya BLUD, Nurul minta segera ditentukan pihak ketiga pengelola sampah. Dengan catatan, pemenangnya harus perusahaan yang kuat dalam segala hal. "Perusahaan lama (yang saat ini bekerja, red) boleh ikut. Tapi pemko jangan salah menentukan pemenang supaya pengelolaan sampah bisa maksimal," katapnya.(yls)

Laporan AGUSTIAR, PEKANBARU