PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kritikan para akademisi dan sejumlah anggota DPRD Pekanbaru yang menilai Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak serius mengatasi banjir mendapatkan respon dari Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP. Ketidakseriusan pemko ini dinilai dari minimnya anggaran penanganan banjir dalam APBD 2024 yang hanya sebesar Rp5 miliar.
Menurut Muflihun, banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru dan sekitarnya dapat dituntaskan dengan salah satu cara yaitu membersihkan sampah dan lumpur di parit-parit serta drainase. Namun jika untuk membangun ulang drainase, maka akan memerlukan anggaran yang sangat besar sekali. Sementara keuangan yang dimiliki Pemko Pekanbaru terbatas.
”Sekarang tergantung kita ya, saya lebih melihat kondisi banjir Pekanbaru itu, semua parit dan drainase itu tersumbat sampah dan sedimen. Kalau hari ini kita bicara merevitalisasi membangun ulang semua drainase itu terlalu besar biayanya,” ujar Uun, panggilan akrab Muflihun, Senin (4/12) di Taman Rekreasi Alam Mayang usai menghadiri suatu acara.
Uun menambahkan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera memiliki kendaraan khusus yang berfungsi praktis untuk membersihkan saluran parit maupun drainase. Mobil tersebut sudah telah dipesan Pemko Pekanbaru dan tersedia pada tahun depan.
”Tetapi kami tetap mengupayakan, tahun 2024 kita lagi mengorder mobil penyedot lumpur dan pasir di parit,” tambahnya.
Uun menegaskan, Pemko Pekanbaru bersama aparat TNI dan Polri intens turun di lapangan untuk melaksanakan gotong-royong (goro). Tim gabungan tersebut sudah mulai membersihkan saluran drainase dan parit di beberapa drainase di Kota Pekanbaru.
”Upaya lainnya, kami intens melaksanakan gotong-royong bersama dengan TNI Polri. Kita bagi tempat bagi tugas. Contoh hari ini, sudah dilaksanakan untuk membersihkan drainase si Jalan Soebrangas dan drainase di Jalan Teratai, ini salah satu upayanya,” tutur orang nomor satu di Kota Pekanbaru ini.
Karenanya, Uun minta masyarakat Kota Pekanbaru juga bisa menggalakan kegiatan goro di lingkungannya masing-masing.
”Kami minta kepada masyarakat bersama-sama untuk melakukan goro. Jangan semua pemerintah yang melakukan tentu tidak dapat selesaikan dengan jumlah drainase dan jalan yang cukup banyak di Kota Pekanbaru ini,” terang dia.
Uun bahkan sudah melakukan kroscek secara mendalam, untuk mengetahui penyebab banjir di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru. Menurutnya, banjir bukan disebabkan karena terjadi peningkatan volume air sungai sehingga meluap. Namun dampak dari banjir karena saluran drainase yang tersumbat. Ia bahkan sudah mengimbau camat hingga RT agar rutin goro membersihkan parit di sekitaran tempat tinggalnya.
”Camat, lurah, RT RW dan LPM serta seluruh organisasi kita sama-sama bergerak dalam hal agar dapat mengurangi lumpur dan sampah di parit dan drainase saya rasa banjir akan tuntas. Banjir yang terjadi penyebabnya bukan karena volume air naik. Tetapi air sungai masih rendah terjadi banjir dan beberapa jam sudah surut kembali. Ini mutlak disebabkan karena sampah dan lumpur di drainase. Saya menghimbau kepada masyarakat tolong bersihkan rumah dan sampah yang bisa menyumpabat drainase. Sekarang sudah musim hujan ya,” terangnya.
Dinas PUPR Keruk Drainase
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah mengarahkan petugas pasukan kuning untuk melakukan normalisasi drainase/parit di Jalan HR Soebrantas Panam yang menjadi titik rawan lokasi rawan banjir, Senin (4/12).
Edward Riansyah mengatakan, normalisasi drainase dilakukan bertujuan membersihkan saluran air agar berjalan lancar sekaligus meminimalkan terjadinya banjir, mengingat belakangan ini tingkat curah hujan di Pekanbaru cukup tinggi hingga memicu kejadian banjir.
”Jadi, dari titik Jalan HR Soebrantas yang paling parah itu di Simpang Jalan Kamboja dan depan rumah makan Bareh Solok. Tertutupnya drainase oleh ruko-ruko yang ada di depan sehingga menyulitkan pekerja atau pasukan kuning untuk membersihkan sehingga parit/drainase dilakukan pembongkaran sekitar ukuran 1x1 meter agar bisa disedot. Ternyata memang didalam itu menumpuk sampah, sedimen sehingga kita bongkar dan kita sedot dan bersihkan,” kata Edward Riansyah.
Lebih lanjut dikatakannya, setelah melakukan pembersihan atau normalisasi di Jalan HR Soebrantas Panam sekitar 100 meter atau di titik yang terparah. Setelah melakukan normalisasi drainase di Jalan HR Soebrantas Panam selanjutnya akan dilakukan normalisasinya di Jalan Cipta Karya yang juga di bantu oleh Dinas PUPR Provinsi.
”Insya Allah ekskavator amphibi kita sudah sampai kemarin, besok juga mau kita coba tetapi kita pastikan dulu sama vendornya apakah besok bisa lakukan test drive untuk normalisasi atau gimana. Setelah itu baru kerahkan kesana. Untuk ekskavator amphibi kapan bisa di lakukan uji cobanya nanti kami infokan lah ya,” jelasnya.
Diketahui, sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru masih di rendam banjir saat hujan deras turun dengan intensitas tinggi. Banjir merendam permukiman warga hingga badan jalan protokol di kota ini.
Penanganan banjir masih menjadi prioritas pekerjaan Pemerintah Kota Pekanbaru. Mereka menganggarkan anggaran penanganan banjir di Kota Pekanbaru sebesar Rp5 miliar. Jumlah ini merupakan anggaran penanganan banjir pada tahun 2024.
Anggaran tersebut meliputi perbaikan sejumlah titik masalah yang tertuang dalam master plan penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Total saat ini ada 300 titik masalah banjir dalam master plan.
”Jadi untuk penanganan banjir tahun besok kita bakal anggarkan di APBD 2024,” kata Edward Riansyah.
Ia menuturkan, pemerintah kota juga menganggarkan dana untuk pembelian mobil penyedot lumpur. Mobil ini nantinya membantu pembersihan sedimen di saluran air yang ada.
Pria yang akrab disapa Edu ini menyebut, bahwa penganggaran dan pembelian mobil itu adalah tahapan penanganan banjir pada tahun 2024. Ia menyebut bahwa akhir tahun ini bakal datang ekskavator amfibi yang dibeli pada tahun 2023.
Adanya ekskavator itu tentu membantu pengerukan dalam normalisasi sungai untuk penanganan banjir. Ia mengatakan upaya normalisasi ini adalah upaya mengoptimalkan penanganan banjir.
Normalisasi adalah upaya jangka pendek untuk penanganan banjir. Mereka mengeruk endapan sedimen pada drainase dan sungai yang menyebabkan tidak tertampungnya debit air. ”Jadi 2024 kita juga beli mobil penyedot lumpur, untuk membantu pengerukan drainase,” pungkasnya.(ilo/dof/yls)
Laporan JOKO SUSILO dan DOFI ISKANDAR, PEKANBARU
