PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun saat ini dinilai masih belum mampu mengatasi masalah banjir yang menjadi persoalan kota bertahun-tahun lamanya. Bahkan keseriusan pemko mengatasi banjir dipertanyakan. Pasalnya, anggaran penanganan 2024 dinilai minim. Hanya sekitar Rp5 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Firmansyah Lc mengatakan, masalah anggaran selalu menjadi ”kambing hitam” bagi pemko untuk penanganan masalah banjir. Padahal, diyakininya, itu bukan masalah anggaran, akan tetapi kemauan dari pemerintah sendiri yang kurang.
”Masalah banjir ini bukan masalah baru, sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, tapi hingga ini belum juga dapat ditangani dengan benar,” kata Firmansyah kepada Riau Pos, Ahad (3/12).
Diakuinya, banyak faktor penyebab banjir Kota Pekanbaru. Selain pesatnya pembangunan yang tanpa pengawasan yang ketat, karena banyak pelanggaran aturan yang dibiarkan, juga karena perilaku masyarakat yang kebiasaan membuang sampah sembarangan sehingga menumpuk di drainase.
”Setiap hujan turun, Pekanbaru dipastikan banjir. Untuk itu kami minta perhatian lebih dari pemko untuk lebih serius menangani banjir ini,” kata Firmansyah lagi.
Disampaikan politisi PKS ini, pemko jangan mencari-cari alasan jika suatu wilayah terendam banjir. Jika pemko memberikan perhatian serius, menurutnya, langkah-langkah kongkrit akan dilakukan.
”Sekarang ini, kami melihatnya bukan dari anggarannya,akan tetapi perhatian yang kurang. Artinya, kalau anggaran yang disebutkan, itu hanya representasi perhatian. Jadi kalau perhatian pemko ini serius untuk menangani banjir tentu akan alokasikan anggaran lebih banyak ke masalah banjir,” ujar Firmansyah.
Tidak hanya itu, jika perhatian kuat, tentu segala upaya akan dilakukan, termasuk minta dukungan anggaran ke provinsi, maupun dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
”Jadi bentuk mendukung pun, itu harus dikomunikasi dengan intens, dengan baik untuk mendapatkan bantuan provinsi dan pusat soal penanganan banjir tersebut. Artinya selama ini hanya retorika saja, sementara realisasi tidak tampak dalam mengatasi banjir,” paparnya.
Firmansyah sangat berharap, untuk penanganan banjir ini dianggarkan semaksimal-maksimalnya, dan jangan hanya pelepas tanya. ”Katanya hanya Rp5 miliar, sementara hitung-hitungan pengamat perlu Rp300 miliar, ini pun belum maksimal. Jadi harus perlu dilebihkan perhatiannya untuk menangani banjir Pekanbaru. Jika ada kaitannya dengan kabupaten tetangga, Siak, Kampar dan Pelalawan tergabung dalam Pekansikawan harus diajak juga berunding mengatasi banjir ini, dan yang paling utama itu adalah Pemprov Riau, dan pusat. Ada kemauan maka pasti akan ada jalan penyelesaiannya,” tuturnya.
Diungkapnya lagi, dengan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah saat ini, itu dapat dinilai seberapa seriusnya pemko mengatasi masalah banjir. ”Bisa dilihat dari posting anggarannya, bagaimana perhatiannya itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan persoalan penanganan banjir di Kota Pekanbaru tetap menjadi prioritas pemko untuk diselesaikan. Pemko sudah menyiapkan anggaran hingga Rp5 miliar pada APBD Pekanbaru 2024.
Anggaran tersebut meliputi perbaikan sejumlah titik seperti yang tertuang dalam masterplan penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Sejumlah ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan banjir di antaranya di Jalan HR Soebrantas atau Panam, Jalan Arifin Achmad, dan Jalan Soekarno Hatta.
”Untuk yang di daerah Panam, kami mau kerja sama dengan Pemprov Riau untuk pengerukan. Kalau banjir yang di jalan-jalan itu banyak sedimen, ada juga karena drainasenya. Tahun depan kami fokuskan penanganan banjir ini,” ujar Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah.(yls)
Laporan AGUSTIAR, PEKANBARU
