PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pada APBD Perubahan 2023 kemarin, Pemko Pekanbaru melalui Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, sudah memastikan penambahan anggaran untuk jaminan kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) atau Program UHC, namun penambahan itu hanya sekitar Rp10 miliar.
Angka ini tentunya tidak sesuai dengan harapan kalangan DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya, yang ingin penambahan untuk UHC ini separuh dari posting anggaran APBD murni 2023 lalu, sebesar Rp41 miliar. Paling tidak Rp20 miliar, karena dinilai sangat membantu sekali bagi masyarakat, dan juga animo masyarakat pasca-diluncurkan cukup tinggi.
“Tentu kita apresiasi dulu atas konsistensi Pemko dengan program UHC ini,” kata Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Hamdani SIP, Ahad (1/10).
Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi kesehatan pun, mengaku senang. Meski nilainya tak sebesar yang diinginkan, paling tidak program UHC ini tetap menjadi perhatian serius.
“Tapi inikan sesuai kekuatan keuangan daerah. Yang pasti, sudah dianggarkan dengan jumlah ini (Rp 10 miliar), masyarakat sudah senang, ini program harus dimaksimalkan terus sampai masyarakat benar-benar merasakan layanannya,” pinta Hamdani.
Untuk itu, dia meminta agar masyarakat yang belum mendapatkan layanan UHC di Kota Pekanbaru ini bisa memanfaatkannya. Karena hal tersebut, dirinya meminta semua Puskesmas dan rumah sakit pelat merah dan swasta, agar menerima dan melayani pasien UHC ini, dengan baik.
“Kami harap tidak ada lagi kejadian seperti beberapa waktu lalu yang dilaporkan warga ke kami, ada Puskesmas yang menolak pasien UHC. Ini jangan sampai terjadi lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun menegaskan, bahwa Pemko sangat komit dalam melanjutkan program UHC di Kota Pekanbaru ke depannya. Bahkan UHC ini, masuk program prioritas dalam anggaran perubahan 2023.(gus)
