TENAGA KONTRAK PENANGGULANGAN COVID-19

Rekrutmen Harus Bebas Kolusi dan Nepotisme

Pekanbaru | Jumat, 02 Oktober 2020 - 15:04 WIB

Rekrutmen Harus Bebas Kolusi dan Nepotisme
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar. (AGUSTIAR/RIAUPOS.CO)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar mengatakan, saat ini Pemko Pekanbaru tengah melakukan rekrutmen tenaga kontrak penanggulangan Covid-19. Hal ini tentu didukungnya. Namun dia mengingatkan agar proses penerimaannya harus bebas dari aksi kolusi dan nepotisme.

"Kita setuju dan berharap dapat membantu kerja penanggulangan Covid-19 yang dimaksud Pemko," kata Robin kepada wartawan, Kamis (1/10).
 
Robin menegaskan, langkah yang dilakukan Pemko dalam hal perekrutan tenaga kontrak penanggulangan Covid-19, memang dinilai tepat. Apa lagi melihat kondisi saat ini kasus corona yang semakin menggila, dan semakin meluas serta mengkhawatirkan.


"Karena ini bentuk pelayanan kepada masyarakat. Tapi harus transparan, jangan sampai praktik kolusi dan nepotisme terjadi," tegasnya lagi.

Pemko Pekanbaru dalam SK yang dikeluarkan membuka beberapa lowongan dalam rekrutmen ini. Seperti dokter, apoteker, asisten apoteker, perawat, radiografer, nutrisionis, petugas laundry, petugas kebersihan, sopir ambulance dan tenaga administrasi. Jumlah yang dibutuhkan sekitar 185 orang.

Menurutnya, perekrutan ini juga merupakan langkah untuk jangka panjang, untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19, yang khawatir pada tahun ini belum selesai.

"Tenaga rekrutan ini sangat perlu. Mereka garda terdepan. Jika memang ada dan cukup anggarannya, kita dukung," ungkap Robin.

Disampaikannya, yang menjadi perhatian khusus untuk tenaga kontrak ini, berkaitan dengan honor atau insentifnya. Karena kerjanya beresiko tinggi, insentif mereka harus jelas, jangan samakan dengan THL yang lain.

Artinya, pemerintah nanti harus memberi  insentif yang lebih atau ekstra, dan perhatian khusus kepada mereka. Karena selain mereka sebagai garda terdepan, juga menyangkut keselamatan dan sanksi sosial yang mereka alami.

"Kalau bisa di atas UMK lah insentifnya, sesuaikan dengan resist kerjanya," pintanya.

Terhadap proses rekrutmen ini, Robin juga siap mengawalnya, dan juga siap menerima laporan jika yang dikhawatirkan itu terjadi.

Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook