JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negera (CASN) pada tahun 2023 ini. Total kuota 1.030.751 tersedia. Namun, pendaftaran dimulai September mendatang. Jadwal ini molor dari rencana awal yang diagendakan pada Juni 2023.
Namun, Anas tidak merinci alasan molornya proses rekrutmen ini. Namun, dia menyebut, masih ada beberapa instansi yang masih belum mengirim usulan untuk formasi CASN-nya. Karenanya, angka formasi CASN ini masih bisa berubah. ”Rekrutmen ASN dimulai September 2023, tanggalnya belum ditetapkan,” ujarnya, Senin (12/6).
Di tahun ini, dari formasi yang tersedia pun tak seluruhnya diperuntukkan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagian besar nantinya diisi dengan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mengingat, bidang kesehatan dan pendidikan masih akan mendapat porsi besar dalam seleksi tahun ini.
Adapun, rincian dari total formasi CPNS dan PPPK tersebut terdiri dari kebutuhan di tingkat pusat dan daerah. Untuk tingkat pusat, formasi terdiri dari tenaga dosen sebanyak 15.858 orang, tenaga teknis lainnya 18.595 orang, PPPK dosen 6.742 orang, PPPK tenaga guru 12 ribu orang, PPPK tenaga kesehatan 12.719 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 15.205 orang.
Sementara, untuk instansi daerah terdiri dari PPPK guru 580.202 orang, PPPK tenaga kesehatan 327.542 orang, PPPK tenaga teknis lainnya 35 ribu orang. Selain itu, terdapat alokasi PNS lulusan sekolah kedinasan sebanyak 6.259 orang. ”Dari total formasi yang tadi itu 80 persen yang non ASN atau PPPK, dan sisanya 20 persen fresh graduate,” ungkapnya.
Khusus fresh graduate ini, pemerintah akan menjaring mereka-mereka yang memiliki talenta di bidang digital. Mantan Bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, dengan besarnya porsi untuk tenaga kesehatan dan pendidikan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan presiden ini sudah jelas. Yakni, menyelesaikan permasalahan terkait guru dan nakes yang selama ini dikeluhkan.
”Buktinya sudah disiapkan formasi, tapi pengusulannya (oleh daerah, red) rendah. Padahal, kalau formasi dipenuhi arahan tenaga kesehatan dan pendidikan selesai,” ujarnya.
Saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (12/6) Anas melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan reformasi birokrasi. Ada banyak hal yang berubah untuk aparatur sipil negara (ASN). Hasilnya diharapkan akan berdampak pada masyarakat.
“Arahan Presiden birokrasi harus berdampak tidak bolah berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Beliau berharap birokrasi menjadi lincah dan cepat,” kata Azwar setelah ratas.
Hal ini diwujudkan dengan banyak hal. Yang sudah dilakukan di Kementerianpan-RB adalah memangkas jabatan. Dulunya ada 3.414 klasifikasi, sekarang hanya sisa tiga klasifikasi jabatan saja. Selain itu, ASN juga kini bisa berpindah lintas rumpun, serta adanya penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian. “Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi dua tahap,” katanya. Azwar menyatakan hal ini dikerjakan oleh BKN. Simplifikasi lainnya adalah layanan pensiun dari delapan tahap sekarang tinggal tiga tahap dan layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi tiga tahap. Di samping itu, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana. Semula ada 1.000-an aturan, kini hanya ada satu Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. PP ini masih dikerjakan dan dilakukan simulasi dengan Kementerian Keuangan.
Semula ada 766 daftar inventaris masalah (DIM) lalu kini tersisa 48 DIM saja. DIM tersebut berisik pemberhentian, upaya banding, dan korps profesi pegawai dan 85 DIM terkait dengan kesejahteraan. ”Kalau ini selesai maka PP ASN ini akan segera selesai,” ungkapnya.
Selain itu, penilaian reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga juga kini lebih sederhana. Semula 259 komponen pertanyaan dan unggahan ribuan dokumen, kini menjadi hanya 26 dampak. Mantan Bupati Banyuwangi itu berharap, dengan reformasi birokrasi yang bagus bisa turut berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi. “Jadi kalau RB (reformasi birokrasi)-nya bagus kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat,” katanya.
Azwar menilai langkah yang dilakukan ini merupakan penyelesaian di hilir. “Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi. Langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Azwar juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, arsitektur SPBE nasional sudah dan akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastucture (DPI). “Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,” ujar Azwar.
Lebih lanjut, Azwar menuturkan bahwa arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Sebab saat ini pun telah ada ribuan aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Untuk itu, SPBE ini akan interoperabilitas dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (Perpres) terkait hal tersebut.
SPBE akan diaplikasikan ke kementerian lain. Koordinatornya adalah kemenko di masing-masing bidang. Aplikasi yang tumpang tindih akan dikelompokan lalu diintegrasikan. Harapannya Oktober nanti semua sudah beres. Nantinya masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data untuk keperluannya. “Targetnya nanti sembilan aplikasi prioritas terlebih dahulu. Salah satunya adalah layanan pendidikan, kesehatan, bansos, penerbitan SIM online,” katanya. Nanti identitas masyarakat akan tunggal, yakni menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).(mia/lyn/das)
Laporan JPG, Jakarta
