JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 akan dibuka pada September mendatang.
"September 2023 ini mulai, kan kita tetapkan dulu formasinya," kata Anas kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (14/6/2023).
Lebih lanjut, Anas juga mengatakan bahwa dirinya telah menghadap ke Presiden Joko Widodo untuk melaporkan rencana rekrutmen CPNS ini. Terkait, detail penetapan jumlah kebutuhan formasi setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi.
Hal ini sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.
"Saat ini kami masih memaksimalkan validasi beberapa usulan dari K/L/D khususnya usulan untuk program prioritas pendidikan dan kesehatan," lanjutnya.
Tak hanya CPNS, pihaknya juga masih menyiapkan penyelenggaraan seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan sebanyak 1.030.751 terdiri atas CPNS dan PPPK.
Anas membeberkan, total kebutuhan nasional CPNS dan PPPK tersebut terdiri dari 15.858 CPNS dosen, 18.595 tenaga teknis lain, 6.472 PPPK dosen, 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lain.
Kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang.
"Jadi totalnya 1.030.751. Ini sementara kita koordinasi di luar instansi yang tidak usulkan, tapi kami mau kaji lagi," ujarnya.
Sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan 700 ribu formasi untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan, namun yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 400 ribu formasi. Adapun pembukaan formasi ini untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN maupun PPPK.
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan opsi terbaik terkait rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.
Presiden meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Menurut Anas, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer tersebut pada kenyataannya membantu pemerintah terutama di pelosok daerah.
"Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa," kata Anas.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Eka G Putra
