Serentetan hasil survei yang mengungkap tingkat ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah di sejumlah bidang, memang tak membuat ciut pihak pemerintah. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menyatakan, kondisi yang diungkap sejumlah hasil survei adalah sesuatu yang bisa dipahami. Sebab, dalam 1 tahun terakhir, fokus pemerintahan Jokowi-JK masih diarahkan pada upaya membangun fondasi yang kuat di berbagai bidang. “Sehingga kalau tahun ini belum panen (kepuasan publik) itu biasa, karena kami memang baru mencangkul,” kata Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (20/10).(byu/far/owi/dyn/jpg)
Karena itu lah, dia mengajak lembaga-lembaga survei agar lebih komprehensif juga berusaha melihat lebih dalam persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini. Terutama, sebut dia, tentang beberapa keadaan yang merupakan warisan dari masa lalu. Misalnya, tentang inefisiensi ekonomi, konsolidasi birokrasi, konsolidasi politik, ataupun sejumlah hal lain menyangkut pembangunan infrastruktur.
Termasuk di dalamnya, lanjut Teten, persoalan-persoalan warisan masa lalu yang berkaitan dengan mindset pembangunan. Semisal, orientasi industrialisasi yang masih berorientasi konsumsi, bukan produksi. Atau, pembangunan yang masih lebih banyak terkonsentrasi di Jawa.
“Itu yang membuat tahun ini betul-betul menjadi tahun yang sulit. Tapi, oke, kami memang gunakan kesempatan untuk membangun fondasi dulu,” jelasnya.
Jadi, bukan faktor kepemimpinan yang membuat tingkat kepuasan publik rendah? “Bukan, ini problem masa lalu. Namun, ini problem yang harus kami hadapi,” imbuhnya.
Belum lagi, tambah Teten, di saat yang sama, pemerintah juga harus menghadapi tekanan ekonomi global yang luar biasa. Efeknya tentu adalah perlambatan ekonomi. “Saya kira berkali-kali, Presiden mengatakan memang ini tahun yang pahit. Pencabutan subsidi BBM, itu di antara yang pasti banyak kelas menengah menjadi tidak senang, tapi ini semua pil pahit yang harus ditelan,” bebernya.
Senada, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga merespon santai hasil survei yang ada. Dia mengatakan, hasil survei yang menyebut turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi-JK, dipengaruhi oleh metodologi survei. Terutama, waktu pelaksanaan sebagaian survei yang dilakukan pada periode akhir September.
Ketika itu, kata politikus PDIP tersebut, rupiah tengah terpuruk dan pemerintah baru mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 1 dan 2 yang memang bersifat jangka menengah panjang, sehingga dampaknya belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Seandainya saja survei dilakukan pertengahan Oktober, hasilnya pasti akan beda,” ujarnya.(byu/far/owi/dyn/jpg)
