JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Hingga Kamis (1/9), pengumuman harga baru BBM bersubsidi masih belum jelas. Berapa besaran kenaikan harganya pun masih menjadi tanda tanya. Di tengah isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang tak kunjung terjawab, PT Pertamina mengambil kebijakan menurunkan harga BBM nonsubsidi.

Penurunan harga BBM non subsidi itu terhitung mulai, Kamis (1/9) pukul 00.00 WIB. Adapun penurunan harga itu berlaku untuk produk pertamax turbo (RON 98), dexlite (CN 51), dan pertamina dex (CN 53).

‘’Harga jenis BBM umum (JBU) bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan tren minyak dunia, di antaranya acuan harga rata-rata produk minyak olahan Mean of Platts Singapore (MOPS/argus),’’ jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Jawa Pos (JPG), Kamis (1/9).

Irto melanjutkan, penyesuaian harga itu juga merupakan implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Dia menyebutkan, penyesuaian harga BBM pertamax turbo dan dex series merupakan komitmen Pertamina untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. ‘’Sekaligus, sebagai upaya kami mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk-produk BBM Pertamina yang berkualitas dengan nilai angka oktan dan cetane yang tinggi, serta lebih ramah lingkungan,’’ ungkap Irto.

‘’Harga baru BBM per 1 September 2022 yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda karena dipengaruhi perbedaan besaran PBBKB di masing-masing daerah. Penyesuaian harga merupakan upaya kami untuk terus menyediakan BBM berkualitas dengan harga yang masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk SPBU lain dengan kualitas setara,’’ terang Irto.

Khusus Provinsi Riau, harga pertamax turbo (RON 98) terdapat penyesuaian harga dari yang sebelumnya Rp18.600 per liter menjadi Rp16.600 per liter, pertamina dex (CN 53) dari yang sebelumnya Rp19.600 per liter menjadi Rp18.100 per liter. Sedangkan dexlite disesuaikan menjadi Rp17.800 per liter dari yang sebelumnya di angka Rp18.500 per liter.

Untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5 persen, produk jenis bensin (gasoline) pertamax turbo disesuaikan menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp17.900 per liter.

Sedangkan untuk produk jenis solar (gasoil) yakni dexlite, disesuaikan menjadi Rp17.100 per liter dari yang sebelumnya di angka Rp17.800 per liter. Sedangkan pertamina dex menjadi Rp17.400 per liter dari yang sebelumnya Rp 18.900 per liter.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Taufikurachman menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini kembali dilakukan. Harga BBM non subsidi saat ini harganya cukup fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia dan Indonesian Crude Price (ICP).

Diakui Taufikurachman, untuk harga BBM subsidi (pertalite dan solar) masih sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Stok BBM di Riau dalam keadaan aman. Ia mengimbau agar masyarakat dapat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan.

Pihaknya juga menyiapkan website untuk diakses masyarakat terkait informasi seputar harga produk Pertamina terbaru. "Masyarakat dapat mengakses website www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-1-september-2022-Zona-3 atau dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135,” tuturnya.

Terkait harga BBM subsidi, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyebutkan belum ada arahan apapun dari pemerintah terkait berapa besaran harga dan kapan kenaikan harga akan dilakukan. Dia menekankan, hingga saat ini harga BBM subsidi (pertalite dan biosolar) masih sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat juga diimbau tidak panic buying dan tetap bijaksana dalam konsumsi BBM bersubsidi. ‘’Untuk BBM subsidi, kami pastikan stok nasional aman. Kami turut menghimbau agar masyarakat dapat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,’’ tambah Irto.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengimbau kepada pemerintah agar menunda wacana kenaikan BBM bersubsidi. Apalagi dinamika di lapangan menunjukkan bahwa harga minyak dunia mengalami penurunan.

‘’Bahkan penurunan ini diprediksi masih berlanjut, penurunan harga minyak mentah atau crude oil ini bisa berpengaruh terhadap beban subsidi yang berkurang,’’ jelasnya kepada Jawa Pos (JPG), Kamis (1/9).

Bhima mengimbau pemerintah harus bisa lebih tegas dalam bersikap, terutama jika ingin melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Aturan, mekanisme, maupun kriteria kendaraan apa saja yang boleh dan tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi harus jelas.

Namun, jika pemerintah jadi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, maka bansos yang disiapkan juga harus mumpuni. ‘’Karena ada ketidakjelasan, pemerintah ini seperti ping pong ke sana kemari, akibatnya terjadi antrean yang justru mempercepat BBM habis. Ini karena komunikasi pemerintah yang tidak clear terkait harga BBM,’’ urainya.

Bhima mengingatkan, sebelum ada isu kenaikan harga BBM bersubsidi, beban hidup masyarakat sudah sangat berat. Terutama jika dikaitkan dengan inflasi karena kenaikan harga bahan pangan.

Di saat yang sama, dinamika inflasi inti (core inflation) masih minim dan hal itu notabene menjadi cerminan permintaan yang masih kecil. Sehingga, jika ada kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan makin menambah beban hidup masyarakat.

Dia juga menyoroti alokasi bansos yang mencapai Rp24 triliun yang disebutnya terbilang kecil. Jumlah itu tentu tidak cukup mengkompensasi beban yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

‘’Harus ada ketegasan juga, jangan semua menteri berbicara. Harusnya cukup menteri ESDM atau ibu Menkeu saja, selain itu lebih baik jangan. Ini yang terjadi Menko Marinves berbicara, Kepala BKPM/Menteri Investasi bicara juga. Akibatnya malah bisa dimanfaatkan oleh bisnis penimbunan di tengah antrean yang terjadi, ini yang memberatkan Pertamina dan APBN karena ping pong kebijakan yang tidak clear,’’ jelas Bhima.

Lalu apakah harga BBM bersubsidi akan naik? Sejauh ini pemerintah belum tegas mengumumkan. Presiden Joko Widodo memilih untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada 20,6 juta masyarakat tidak mampu dan 16 juta pekerja. Kamis (1/9) Presiden Jokowi mengumumkan bahwa belum ada ketok palu soal harga baru BBM. "Semuanya masih pada proses dihitung,” ungkapnya.