JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kritikan terus bermunculan terkait usulan untuk membangun gedung baru DPR disertai apartemen untuk para wakil rakyat. Direktur Eksekutif VoxPol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, hal itu patut dipertanyakan.
Sebab, dia melihat anggota dewan seakan memaksakan kehendak dan ngotot ingin membangun gedung tersebut. Padahal, imbuhnya, presiden saja sebagai kepala negara tidak pernah membuat wacana.
Terlebih, hingga meminta gedung atau istana baru meski diketahui usia Istana Negara sudah sangat tua.
"Jika dibandingkan, DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan dan lagu lama kaset usang. Padahal usia gedung DPR lebih muda dibandingkan usia Istana Negara," katanya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Rabu (23/8/2017).
Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 sampai Januari 2017, terangnya, legislatif ditempatkan sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir. Hal itu disebabkan dua hal. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR RI).
Kedua, kata dia lagi, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan, pengawasan, maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal. Misalnya, korupsi KTP elektronik berjamaah mulai dari pimpinan sampai anggota DPR yang semakin membuat citra institusi itu terjun bebas.
Apabila masyarakat diminta untuk menyebut apa saja prestasi DPR, imbuhnya, hampir dominan masyarakat tidak tahu apa saja prestasinya.
"Wajar masyarakat tidak puas dengan kinerja, prestasi dan capaian DPR selama ini, karena mereka memang tidak tahu apa prestasi DPR," terangnya.
Di sisi lain, DPR pun dipayungi citra negatif daripada citra positif. Masyarakat lebih mengetahui aktivitas DPR yang suka bolos dalam setiap rapat, sering berantem antara sesama anggota, kerap meminta dana aspirasi, dan kini meminta anggaran gedung baru DPR tanpa peduli kondisi keuangan negara dan kondisi masyarakat.
Adapun target proglegnas sebesar 37 undang-undang belum tercapai. Menurutnya, sangat mustahil menyelesaikan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun.
"Tidak pantas penambahan anggaran DPR tahun ini menjadi Rp 5,7 triliun, di tengah makin minimnya prestasi DPR," tukasnya.
Dari tiga fungsi yang dimilikinya, DPR belakangan lebih efektif menjalankan fungsi anggaran. Mereka bersemangat menaikkan anggaran institusi DPR sendiri, namun fungsi pengawasan terlihat hanya sekedar formalitas. Untuk itu, sangat wajar banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, karena sangat rajin membahas hal terkait fungsi anggaran.
Kata dia, anggota DPR tampak sibuk dengan tugas "elegal" seperti korupsi, tetapi sangat malas pada tugas "legal" seperti rapat paripurna dan rapat penting lainnya.
"Di bawah nakhoda Setya Novanto yang diharapkan mampu memulihkan animo kepercayaan publik, justru sebaliknya, makin distrust karena menjadi tersangka kasus KTP elektronik. Citra DPR semakin buruk," tandasnya. (dna)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
