JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Pemerintah mempersiapkan uji swab berskala besar yang akan ditujukan pada tenaga medis, relawan, personel TNI/Polri maupun Satpol PP yang berada di garis depan penanganan Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan pada Kementeria Kesehatan untuk menyiapkan pedoman praktis pelaksanaan uji swab sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.
"Proses pengujian harus bisa dibuatkan pedomannya, agar tidak terjadi kebingungan dari tenaga kesehatan di lapangan," kata Luhut pada rapat koordinasi, Kamis (1/10).
alam pedoman tersebut, kata Luhut, juga perlu detail lab pengujiannya dan prosedur pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari lebih banyak petugas yang meninggal dunia. Selain membuat pedoman, Luhut juga berpesan untuk melibatkan asosiasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membantu melakukan uji swab untuk tenaga kesehatan, polisi, TNI, dan Satpol PP. Selain itu, ia meminta kegiatan ini dilakukan secara cepat.
"Saya minta nanti asosiasi profesi dilibatkan untuk mengecek program yang kita jalankan dan proses distribusi alat kesehatan itu harus cepat. Tolong beritahu saya apabila ada masalah," ujar Luhut.
Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Achmad Yurianto, secara aturan mengacu pada KMK No. 413/2020, tes PCR atua swab diutamakan bagi kasus suspect. Yakni orang orang yang diketahui memiliki kontak erat dengan mereka yang positif terinfeksi Covid-19. Apabila pasien Covid-19 memiliki kontak erat, maka perlu dilakukan karantina mandiri. Namun Yurianto sepakat jika petugas kesehatan yang langsung menangani pasien Covid-19, termasuk perlu TNI/Polri/Satpol PP perlu melakukan swab secara rutin .
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto juga mendukung sekaligus meminta kepada Kemenkes untuk segera menyampaikan kepada rumah sakit bagaimana prosedur bagi tenaga Kesehatan untuk melakukan swab karena menurutnya sampai saat ini belum jelas metode dan pelaksanaanya dan dimana saja laboratorium yang dapat melaksanakannya secara gratis.
"Jadi kami menunggu itu supaya teman-teman kami di lapangan bisa menjalankan prosedur swab tersebut," pungkas Agus.
Sementara itu, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa WHO telah memberikan izin pada Indonesia untuk menjadikan metode uji cepat antigen untuk memperkuat testing melalui PCR/swab.
WHO juga memberikan bantuan 120 juta kit tes cepat atau rapid test antigen pada 133 negara yang yang terhitung berpendapatan rendah dan menengah. Wiku mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan WHO melalui perwakilan yang ada di Indonesia agar Indonesia juga dapat dipertimbangkan sebagai negara prioritas penerima.
"Kami mohon untuk bisa dipertimbangkan mendapatkan bantuan dari WHO untuk tes cepat ini. Agar kita bisa mendeteksi lebih cepat kasus Covid-19 yang ada di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Indonesia, kata Wiku, sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO untuk menyelenggarakan tes cepat Covid-19 yang kualitasnya baik. Dan saat ini sedang dikaji untuk selanjutnya akan digunakan dengan akurasi yang lebih tinggi. "Karena ini mendeteksi antigen, tentunya akan lebih baik dibandingkan mendeteksi antibodi dalam rangka proses screening sebelum dilakukan tes penegakan diagnosa dengan realtime PCR," jelasnya.
Lalu untuk alat transportasi pasien Covid-19 menuju rumah sakit atau puskesmas, pemerintah telah menyiapkan mobil ambulans yang khusus mengangkut pasien dari rumah dan dari kediaman untuk ke rumah sakit. Agar mendapatkan perawatan di rumah sakit.
"Jadi silakan menghubungi rumah sakit terdekat agar bisa dilakukan penjemputan dan dirawat dengan baik tanpa memberikan risiko kepada orang lain dengan kendaraan yang mungkin tidak standar membawa pasien gejala Covid-19," saran Wiku.
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin (2/10) menerima Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Agus Putranto, dan Dirut Bio Farma Honesti Basyur. Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dalam pertemuan itu para menteri menyampaikan perkembangan vaksin Covid-19.
Masduki mengatakan Menko Maritim dan Investasi Luhut menyampaikan tidak lama lagi vaksin Covid-19 akan masuk ke Indonesia.
"Sekitar bulan November mereka berangkat ke China untuk pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia," katanya.
Rencananya pada tahap pertama akan datang sebanyak 3 juta vaksin dari Cina. Tetapi dia mengingatkan bahwa pada tahap pertama itu, seluruh vaksin diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan personel TNI-Polri. Sebab mereka selama ini adalah orang-orang yang berdapan langsung dengan resiko tertular Covid-19.
Menkes Terawan dalam pertemuan itu melaporkan kesiapan proses vaksinasi. Dia menegaskan vaksinasi akan dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. "Karena menyangkut banyak orang, nanti akan ada tim vaksin. Harus dibuat tanda khusus," jelas Masduki.
Kemudian Terawan juga menyampaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan penanganan Covid-19 di lapangan. Masduki menjelaskan, Terawan melaporkan semakin baiknya kondisi penanganan Covid-19 di lapangan saat ini. Sebab penanganannya digarap bersama oleh berbagai pihak.
Masduki mengatakan dalam pertemuan itu Wapres Ma’ruf Amin memberikan arahan soal kehalalan vaksin. "Vaksin itu kalau halal ya bagus gak ada problem. Tetapi kalau misalnya tidak halal tidak masalah," tutur Masduki. Sebab saat ini kondisinya dalam keadaan darurat.
Wapres juga meminta personel LPPOM MUI untuk diajak kunjungan ke Beijing, Cina melihat langsung lokasi pembuatan vaksin. Sehingga nanti tim dari MUI bisa langsung memverifikasi sejak awal. Masduki menegaskan urusan kehalalal tidak boleh jadi penghambat program vaksinasi. Sebab saat ini kondisinya darurat.
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan harga tertinggi untuk tes swab mandiri. Kemarin (2/10), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyepakati harga tes swab tertinggi sebesar Rp900 ribu. Harga tersebut sudah termasuk pemeriksaan dengan metode real-time (RT) polymerase chain reaction (PCR).
Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir menuturkan, di masa pandemi, WHO telah merekomendasikan agar dilakukan pemeriksaan molekuler terhadap pasien terduga. Di mana yang direkomendasikan untuk pemeriksaan ini ialah PCR dengan cara swab.
Saat ini sendiri, sudah banyak fasilitas kesehatan (faskes) yang telah memiliki kemampuan untuk tes swab PCR tersebut. Namun persoalannya, terjadi disparitas harga antara fasilitas kesehatan tersebut.
"Oleh karena itulah dilakukan penetapan biaya tertinggi. Biaya pokok dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta pihak fasilitas kesehatan penyelenggara," paparnya.
