JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 optimistis pasien sembuh akan meningkat dalam jumlah besar dalam beberapa hari ke depan.
"Kita bersyukur yang sembuh sekarang sudah mencapai 607 orang dan sudah barang tentu ini akan terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar dalam beberapa hari ke depan," ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto, kemarin.
Dalam catatan Gugus Tugas, jumlah pasien sembuh mengalami peningkatan 59 orang pada periode Kamis hingga Jumat (17/4). Jumlah total pasien sembuh sejauh ini menjadi 607 orang. Jumlah ini terus menjauhi jumlah korban meninggal sebanyak 520 orang setelah mendapatkan penambahan sebanyak 24 orang, kemarin.
Yuri mengungkapkan, sebaran pasien yang sembuh yang paling banyak adalah Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan wilayah lain di Indonesia.
"Sebaran pasien yang sembuh yang paling banyak adalah DKI Jakarta 204 pasien, Jawa Timur 94 pasien, Sulawesi Selatan 43 pasien, Jawa Barat 41 pasien, Bali dan Jawa Tengah sama-sama 36 pasien, dan total di 29 provinsi yang lainnya jumlahnya adalah 607 pasien," jelas Yuri.
Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 407 orang hingga total menjadi 5.923. Data tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 42.108 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 34 laboratorium. Sebanyak 37.134 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 5.923 positif dan 31.211 negatif.
Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) terdapat penambahan sebanyak 4.286 hingga total menjadi 173.732 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) bertambah 737 dengan total menjadi 12.610 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi di Tanah Air.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berjanji untuk mempermudah penerbitan izin edar bagi industri yang memproduksi alat pelindung diri (APD), dengan ketentuan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
"Kementerian Kesehatan melakukan relaksasi memberikan kemudahan perizinan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, termasuk APD. Untuk APD-APD yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan izin edar," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Arianti Anaya.
Saat ini Kementerian Kesehatan telah menerbitkan izin edar kepada beberapa industri yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan standar dalam memproduksi APD. Meski demikian, Kemenkes akan tetap melakukan uji kualitas pada APD yang diproduksi. Uji standar akan dilakukan di laboratorium untuk mengetahui material yang digunakan.
Selanjutnya untuk APD yang dinyatakan belum sesuai dengan standar bahan yang ada di dalam pedoman Kementerian Kesehatan serta belum memenuhi standar uji yang telah ditetapkan, masih bisa digunakan di area-area dengan tingkat penularan Covid-19 yang rendah.
"Contohnya kita membutuhkan APD untuk tenaga kefarmasian, tenaga gizi, pengendara ambulans. Ini bisa digunakan APD nonmedis, dan untuk APD ini tidak memerlukan izin edar," kata Arianti.
Kementerian Kesehatan telah memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar delapan juta APD untuk penanganan kasus Covid-19 hingga Juni 2020 dengan jumlah kasus lebih dari 20 ribu.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah bersiap menyalurkan bantuan sosial sembako untuk daerah terdampak PSBB di Jabodetabek. Rencananya, bantuan sembako senilai Rp600 ribu tersebut bakal mulai didistribusikan pekan depan.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengungkapkan, bantuan tersebut akan diberikan per keluarga per bulan mulai dari April hingga Juni 2020. Dengan skema penyalurannya, dua kali per bulan. Artinya, bakal ada enam kali masa penyaluran.
"Kami merespons cepat arahan bapak presiden untuk segera menyalurkan bantuan sosial. Karenanya, bantuan sembako segera diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid-19," tuturnya, kemarin (17/4).
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin menambahkan, satu kali penyaluran paket akan bernilai Rp300 ribu. Di mana isinya terdiri dari 10 item. Yakni, beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mi instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi.
"Jadi, silakan dicermati. Kalau saat distribusi ada yang beda, silakan lapor," ujarnya dalam jumpa pers secara online, kemarin.
Bansos sembako tersebut nantinya akan dibagikan kepada 1,3 juta kepala keluarga (KK) dari keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di DKI Jakarta. Data tersebut merujuk pada data yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, untuk kawasan Bodebek atau daerah perbatasan, bansos sembako merespons penerapan PSBB ini disalurkan pada sekitar 600 ribu KK. Data tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi akhir.
Untuk mekanisme penyaluran, Pepen mengatakan, akan dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Karenanya, bansos sembako ini akan diantar langsung ke masing-masing alamat penerima. Dengan begitu tidak ada acara pengumpulan orang.
Pihaknya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia serta ojek online untuk proses distribusinya. Nanti PT Pos meng-inject data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Kemudian, disambungkan dengan aplikasi ojek online. Sehingga, bisa langsung diantar.
"Jadi bukan ojek online nunggu bergerombol gitu nunggu pesanan. Tapi langsung tersambung, ambil dan langsung jalan," ungkapnya.
Apabila KPM tidak ditemukan karena hal-hal tertentu, maka sembako diserahkan ke Suku Dinas Sosial melalui lurah dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Bansos kemudian diserahkan oleh Suku Dinas Sosial kepada KPM pengganti yang layak menerima bansos.
Disinggung soal bantuan untuk warga luar kota yang tinggal di Ibukota, Pepen menekankan, bahwa hal itu bergantung pada pendataan pihak Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, pihaknya tidak lagi melihat yang bersangkutan merupakan warga asli Jakarta atau pendatang. Namun, langsung merujuk pada data yang diajukan oleh pemprov.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah tidak memberikan jawaban secara pasti. Dia hanya mengatakan, jika data acuan untuk 1,3 juta penerima bansos sembako dari pemerintah pusat sudah diambil dari banyak sumber. Mulai dari data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) hingga data sejumlah komunitas.
"Sudah ada data cukup banyak," ungkapnya.
Kendati begitu, dia menjanjikan akan ada evaluasi penyaluran nantinya. Pihaknya sudah menyediakan form untuk diisi pihak kepala RT jika ada warga tidak mampu yang tidak mendapat bantuan tersebut.
Di bagian lain, pemerintah sepertinya masih bimbang soal keputusan larangan mudik di tengah pandemi Covid-19. Setelah sebelumnya menyatakan tak ada larangan, kini opsi tersebut justru muncul kembali.
