"Saya serahkan itu kepada polisi, biar merekalah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya," ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemendag, ada tiga wilayah yang distribusi minyak gorengnya berlimpah, di antaranya Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jakarta. Tapi, minyak goreng malah susah didapatkan. Melihat hal itu, Mendag menilai ada yang tidak beres. "Di Medan (didistribusi, red) 25 juta liter minyak goreng. Rakyat Medan, menurut BPS jumlahnya 2,5 juta orang. Jadi menurut hitungan, satu orang itu 10 liter. Saya pergi ke pasar dan supermarket kota Medan, tidak ada minyak goreng," ujar Mendag. Menurut Mendag, hal yang sama terjadi di Jawa Timur yang sudah mendapatkan distribusi 91 juta liter dan di Jakarta yang mencapai 85 juta liter.
Mendag mengklaim pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah dalam menangani mafia minyak goreng. Bersama Kepolisian, Kemendag melakukan penyisiran dan pendalaman bukti-bukti. Sempat disebut Lutfi, oknum atau calon tersangka terduga mafia minyak goreng akan diumumkan hari ini (21/3).
"Saya belum mau menyebut namanya karena ini azaz praduga tidak bersalah, tapi kita sudah temukan sekarang pihak polri lewat Kabareskrim sudah mulai diperiksa," pungkasnya.
Rakor dengan Pihak Terkait
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pihak terkait. Ini merespons HET minyak goreng yang sudah dicabut dan harga yang naik.
Demikian disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi akhir pekan lalu. Rakor akan digelar bersama dengan semua pihak yang terkait dengan pendistribusian minyak goreng di pasaran seperti agen, pemilik ritel serta juga pihak terkait lainnya. Dikatakan Ayat, meski saat ini tidak ada lagi ketentuan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan, namun mestinya kenaikan harga minyak goreng dapat tetap dikendalikan agar naik dalam harga yang wajar.
"Maka Disperindag Pekanbaru akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait," kata dia.
Dia melanjutkan, saat ini minyak goreng mengalami kenaikan harga hampir dua kali lipat. Seperti minyak goreng kemasan 2 liter dari Rp28 ribu naik hingga Rp45 ribu-Rp47 ribu.
"Percuma saja jika barangnya ada namun harganya tinggi, karena daya beli masyarakat tentu akan menurun," ungkapnya.
Ayat berharap kepada Pemprov Riau untuk juga bisa melakukan intervensi pasar untuk harga minyak goreng di Riau. Karena sebagai penghasil sawit mestinya harga minyak goreng juga bisa terjangkau oleh masyarakat. "Kami juga akan menyampaikan ini secara langsung kepada gubernur untuk bisa dicarikan solusinya. Karena ini merupakan aspirasi Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga masyarakat banyak," ujarnya.
Wako Diminta Bertanggung Jawab
Persoalan tingginya harga minyak goreng yang terjadi di Pekanbaru, pascapemerintah mengembalikan harga pasar banyak mendapat kecaman dari masyarakat, khususnya kaum emak-emak. Mereka minta Wali Kota Pekanbaru ikut bertanggung jawab untuk mengatasi masalah harga dan langkanya minyak goreng murah di Pekanbaru.
"Kami minta Wali Kota Pekanbaru bertanggung jawab mengatasi masalah di Pekanbaru saat ini. Ada masalah minyak goreng, masalah BBM langka, dan banyak lagi masalah lainnya. Namun kami yang emak-emak ini minta selesaikan masalah minyak goreng dahulu. Payah kami masak gorengan untuk anak-anak kami sarapan pagi," ungkap Eva, warga Jalan Punai, Sukajadi.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Arwinda Gusmalida menegaskan, terhadap kondisi saat ini tanggung jawab pemerintah, khususnya Kota Pekanbaru harus ditunjukkan. Ditegaskannya lagi, Pemko tidak bisa lepas tanggung jawab, atau berdiam diri saja.
"Harus respons cepat penderitaan yang dialami emak-emak saat ini," ungkap Arwinda. Ahad (20/3).
"Wali Kota harus bisa menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat saat ini," harapnya.
Arwinda mengecek langsung kondisi di pasar, harga bahan pokok mulai naik, dan mahal jelang Ramadan ini. Tidak hanya itu, kelangkaan BBM jenis bio solar pun masih terjadi, meski Pertamina menegaskan tidak ada pengurangan kuota, namun kenyataan di lapangan minyak kosong. "Dari sini tentu menimbulkan efek domino terhadap semua harga bahan pokok. Pemerintah harus hadir di sini, jangan hanya diam tanpa upaya apapun," tuturnya.
Politikus PAN ini juga menyarankan Pemko Pekanbaru dapat mendatangkan minyak goreng curah dari luar daerah jika di Pekanbaru tidak lagi ada yang bisa diandalkan. "Tujuannya dapat menekan harga pasar, dan tentunya operasi pasar membantu masyarakat mengatasi masalah," ujarnya lagi.
Dikatakannya, bahwa melakukan operasi pasar terkait naiknya harga bahan pokok ini sangat perlu dilakukan, dan diminta tidak menunggu waktu lagi. "Juga harus melakukan pengecekan jalur distribusi barang. Jangan sampai terhambat, atau terjadi kelangkaan bahan pokok. Ketersediaan ini tanggung jawab pemerintah," ungkapnya lagi.
Saat Ramadan, disampaikan Arwinda, dipastikan tingkat konsumsi masyarakat meningkat dari biasanya. "Ini sudah harus dipikirkan Pemko, jangan hanya statement saja. Pengawasan harus dilakukan dengan action nyata, dan rutin. Melibatkan pihak kepolisian untuk memberikan penekanan kepada pengusaha atau tengkulak barang, namun jangan sepenuhnya mengharapkan dukungan dari pihak kepolisian, karena penentu harga dan stok barang itu ialah pemerintah," tuturnya.(idr/jpg/ali/gus/ted)
Laporan: JPG (Jakarta)
