Namun demikian, aturan yang sudah dibuat tetap harus dikerjasamakan dengan semua pemerintah di kabupaten/kota. Pasalnya yang memiliki wilayah adalah pemerintah kabupaten/kota.
"Penerapan di lapangan tetap pada pemerintah kabupaten/kota, karena mereka yang punya wilayah. Karena bisa kita lihat sekarang, masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan," katanya.
Untuk informasi lainnya, Mimi juga menjelaskan bahwa klaster penularan Covid-19 di Riau terus bertambah. Salah satu klaster baru yang ditemukan yakni klaster DPRD Riau. Dari klaster ini, saat ini sudah puluhan orang terkonfirmasi positif. Dari puluhan orang yang terkonfirmasi, tidak semuanya merupakan anggota DPRD Riau.
"Kalau yang positif anggota DPRD Riau setahu saya sekitar tujuh orang, tapi kalau stafnya banyak. Lebih 20 orang," kata Mimi.
Lebih lanjut dikatakannya, klaster DPRD Riau tersebut pertama kali ditemukan setelah adanya beberapa anggota DPRD Riau yang melaksanakan kunjungan kerja keluar provinsi. Namun apakah semua yang positif dari klaster DPRD Riau tersebut, tertular dari kegiatan kunjungan kerja tersebut, Mimi tidak bisa memastikan.
"Bisa saja kan yang positif itu tertular di luar lingkungan DPRD Riau. Tapi karena yang pertama kali ditemukan yang dari luar provinsi itu, jadi dianggap tertular dari sana," sebutnya.
Paling Lama PSBM Diterapkan Senin
Peraturan wali kota (Perwako) Pekanbaru yang belum rampung membuat pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di Pekanbaru batal berlaku, Kamis (10/9). Ditargetkan, paling lama Senin (14/9) pekan depan kebijakan ini sudah efektif berlaku. PSBM saat ini dipandang sebagai langkah yang akan dapat memperlambat angka penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Pekanbaru yang saat ini terus meningkat tajam.
