JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Situasi kelam pemberantasan korupsi semakin memprihatinkan. Itu setelah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab dan pengelolaan lembaga antirasuah ituke Presiden, Jumat (13/9). Dengan demikian KPK untuk sementara lumpuh sampai ada keputusan dari Presiden.
"Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI. Kami menunggu perintah, apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember," tegas Ketua KPK Agus Rahardjo.
Agus menyebut pernyataan itu merupakan keputusan pimpinan yang telah dipertimbangkan secara matang. Lantas bagaimana kerja-kerja pemberantasan korupsi yang bergulir sekarang ini di KPK? Agus juga menyerahkan hal itu kepada Presiden. Dia menunggu Presiden memberikan arahan.
"Mudah-mudahan kami diajak bicara Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan pegawai kami dan juga isu-isu yang sampai hari ini (kemarin, red) kami nggak bisa menjawab," imbuh dia.
Keputusan pimpinan itu merupakan imbas dari situasi pemberantasan korupsi yang kian memprihatinkan beberapa hari belakangan. Agus menyebut situasi yang paling mencemaskan adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK di DPR saat ini. Sampai sekarang, KPK sama sekali belum dilibatkan dalam pembahasan RUU krusial itu.
"Rasanya pembahasannya (RUU KPK) seperti sembunyi-sembunyi," ungkap komisioner KPK asal Magetan itu.
Agus menyebut pihaknya sejatinya sudah menghadap ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly untuk meminta draf RUU KPK secara resmi. Namun, draf itu urung ditembuskan ke KPK hingga kemarin. Sejurus dengan penyerahan mandat itu, formasi pimpinan KPK dipastikan tidak utuh lagi sampai masa akhir jabatan mereka pada Desember mendatang. Sebab, terhitung Senin (16/9) pekan depan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak lagi menjadi bagian dari KPK. Saut memilih mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Di hadapan media, Saut pun menyebut kedatangannya di KPK kemarin hanya berkunjung.
"Saya hari ini berkunjung, klir ya. Sudah cukup, ya," ujarnya singkat.
Surat pengunduran diri Saut kemarin beredar di kalangan internal pegawai KPK. Dalam surat itu, Saut menyampaikan beberapa hal terkait pengunduran dirinya. Di antaranya, ucapan permohonan maaf dan terima kasih kepada semua pimpinan KPK jilid IV, pejabat struktural, staf security, sopir, pengawal, hingga office boy yang membersihkan ruangannya setiap hari. Dia juga menyampaikan pesan kepada Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap, seluruh pegawai dan jamaah Oikumene di KPK.
Di sisi lain, situasi di gedung KPK dari siang hingga sore kemarin sempat tegang. Itu lantaran aksi demonstrasi di depan gedung KPK yang dilakukan massa berbagai elemen berujung ricuh. Massa yang tidak jelas dari mana asalnya itu beberapa kali merangsek masuk ke pelataran lobi gedung untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. Mereka juga melempari batu ke arah gedung.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai keputusan pimpinan KPK Saut Situmorang yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Jokowi menilai langkah tersebut sebagai hak setiap orang.
"Ya, itu hak setiap orang. Untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang," ujarnya.(tyo/far/jpg)
