SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil blak-blakan kepada pemerintah pusat ketika mengklaim posisi perekonomian Riau berada dalam posisi baik-baik saja. Ditegaskan mantan Legislator Riau tersebut, berikut memberikan contoh dimana kabupaten yang dipimpinnya saja hingga kini masih dalam kategori miskin ekstrem.
Hal itu dikemukakan Adil ketika mengikuti rapat kerja bersama sejumlah perwakilan kabupaten dan kota, pemprov hingga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, di Balai Serindit Gedung Daerah, Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Sabtu (8/10/2022).
Dalam acara tersebut, Bappenas menyebut Riau menempati posisi ke lima dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan di tingkat nasional. Namun ia menilai kondisi ini bertolak belakang dengan apa yang dirasakan masyarakatnya sebagai salah satu kabupaten Provinsi Riau.
"Telinga saya sudah panas melihat paparan dari Bappenas. Saya tidak melihat dalam paparan itu bagaimana cara mengatasinya," kata Adil.
Menurut Adil, kabupaten yang ia pimpin masih tergolong dalam kategori miskin ekstrim.
Padahal seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sudah jelas daerahnya masuk dalam kategori daerah terluar.
Bahkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berada di bawah koordinasi presiden, belasan kementerian, hingga ratusan pemerintah daerah telah diputuskan Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam kategori miskin ekstim di Riau.
Sehingga kata Adil, kondisi itu ini benar benar menjadi atensi presiden untuk segera ditanggulangi secepatnya. Karena sejauh ini ia merasa daerahnya kurang mendapat perhatian dari pusat hingga provinsi.
"Ini bagaimana kalau konsep pembangunannya begini? Ini permintaan siapa? Masa sudah membuat Perpres lupa. Coba dipikirkan. Jadi kalau bapak bangun di sana, sedangkan di Meranti tidak dibangun, menurut saya itu juga tidak tepat," bebernya.
Ia pun berharap persoalan yang disampaikan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Eka G Putra
