PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) ni Provinsi Riau melaksanakan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Riau periode semester I 2023, Selasa (17/10). Dalam kegiatan itu, Kepala Perwakilan BI Riau, Muhamad Nur menyampaikan optimisme terhadap perekonomian Riau yang tumbuh tinggi. Menurutnya hal itu didorong aktivitas produksi dan investasi yang terus meningkat.
“Kondisi pertumbuhan ekonomi yang positif didukung pencapaian inflasi yang terkendali sesuai target, tidak terlepas dari inovasi dan sinergi dengan berbagai stakeholders, termasuk penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menahan gejolak inflasi volatile food akibat risiko El Nino,” ujarnya.
Sinergi dan inovasi kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dan pelaku usaha telah mendorong perekonomian Riau tumbuh solid selama tahun 2023. Pada triwulan II, ekonomi Riau telah tumbuh sebesar 4,88 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2023 yang tumbuh 3,88 persen (yoy). Pencapaian tersebut menjadikan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar kedua di luar Jawa, dengan kontribusi sebesar 4,81 persen, terhadap PDB Nasional.
Didukung oleh perekonomian yang solid, Riau menjadi magnet bagi investor dalam dan luar negeri. Hingga Juni 2023, investasi yang ditanamkan di Riau, baik yang bersifat modal asing maupun dalam negeri mencapai Rp49,1 triliun, meningkat 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Aktivitas tersebut telah memberikan ruang baru bagi 33.240 tenaga kerja dan sekaligus menjadikan Riau sebagai provinsi dengan investasi terbesar ke-6 secara nasional.
Ke depan, ia mengatakan bahwa perekonomian Riau diperkirakan akan tumbuh di atas rata-rata historisnya disertai inflasi yang tetap terkendali.
Sementara itu kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Bauran Kebijakan BI mengenai Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dibawakan oleh Perwakilan dari Departemen Pengelolaan Moneter (DPM), Muh Sahirul Alim. Ia mengatakan bahwa SRBI merupakan instrumen kebijakan yang Pro-Market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki Bank Indonesia sebagai Underlying Asset.
Sedangkan terkait materi Implementasi PP Nomor 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA), dibawakan oleh perwakilan dari Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL) Bank Indonesia, Dicky Prihandana.
“Sosialisasi tersebut sejalan dengan penyampaian ketentuan baru mengenai pelaporan DHE dan DPI sebagaimana tertuang dalam PBI Nomor 7 Tahun 2023 dengan maksud untuk me-refresh pemahaman peserta mengenai pengawasan DHE dan DPI yang dilakukan Bank Indonesia,” paparnya.
Kegiatan ini dapat menjadi momen peningkatan wawasan yang lebih luas bagi pelaku usaha, akademisi, perbankan, serta mitra strategis KPw BI Provinsi Riau terkait perkembangan terkini dan outlook ekonomi ke depan, serta inovasi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(azr/ayi)
