PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Di usia yang ke-66 tahun, geliat pembangunan Riau tumbuh pesat. Bahkan Riau diprediksi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Sumatera. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Riau tumbuh 4,88 persen dan investasi di Riau terbesar nomor dua nasional. Di bidang pembangunan desa, saat ini Riau bebas desa tertinggal.

Saat Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Riau di Gedung DPRD Riau, Rabu (9/8), Gubernur

Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024, pertumbuhan ekonomi Riau ditargetkan sebesar 3,75 persen. Namun, ekonomi Riau Triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,88 persen (y-o-y), melewati target yang telah ditetapkan.

“Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia. Capaian pembangunan Provinsi Riau juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 0,281, lebih baik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,285,’’ ujar Gubri.

‘’Sedangkan untuk Indeks Gini Ratio pada tahun 2022, lebih baik dari pada target yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,323 poin. Bahkan lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,381 poin. Selanjutnya indikator makro Indeks Daya Saing Daerah, capaian tahun 2022 sebesar 3,16. Ini eningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya 2,98,” tambahnya.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada RPJMD 2019-2024 adalah sebesar 72,97-73,6. Adapun capaian IPM pada tahun 2022 sebesar 73,52 (kategori tinggi), telah melewati target RPJMD capaian tahun 2023 yaitu sebesar 72,91. Dengan demikian, IPM Provinsi Riau berada pada peringkat tujuh tertinggi se-Indonesia dan peringkat dua se-Sumatera.

Laporan capaian realisasi investasi Provinsi Riau pada tahun 2022 termasuk ke dalam lima terbaik nasional, ditandai dengan realisasi investasi sebesar Rp82,5 triliun, telah mencapai 135,8 persen dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp60,8 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 50.888 orang. Pada tahun 2023, realisasi investasi telah ditetapkan sebesar Rp90 triliun.

“Untuk realisasi investasi sampai dengan triwulan II, telah mencapai Rp49,1 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 33.218 orang. Tingginya investasi di Provinsi Riau berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Februari 2023 sebesar 4,25 persen, turun sebesar 0,15 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. TPT Provinsi Riau lebih rendah dari capaian nasional, yaitu sebesar 5,45 persen. Secara tahunan (y-on-y), inflasi Riau pada Juli 2023 mencapai 1,96 persen, lebih rendah jika dibandingkan inflasi Juli 2022 (7,04 persen), dan terus menunjukkan tren penurunan sejak Desember 2022,” ujarnya.

Perekonomian Riau menunjukkan tren pemulihan yang kuat. Menurut data BPS Riau, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Riau. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 500,81 ribu jiwa, menjadi 485,03 ribu jiwa di tahun 2023. Presiden RI Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024.

‘’ Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan program pengurangan beban masyarakat dan peningkatan pendapatan melalui dengan pembangunan rumah layak huni dari tahun 2019-2022 sebanyak 3.925 unit,’’ ujarnya.

Pada tahun ini, juga telah disiapkan anggaran sebesar Rp54,5 miliar untuk 707 rumah layak huni dan menyalurkan bantuan yang melalui Badan Amil Zakat Riau dari tahun 2019-2022 sebesar Rp83,6 miliar. Selain itu, telah dibangun rumah khusus peserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi sebanyak 168 unit dengan nilai sebesar Rp17,88 miliar.

“Sampai dengan tahun 2023, telah dilakukan peningkatan infrastruktur melalui pembangunan SPAM permukiman sebanyak 60 kawasan sebesar Rp20,1 miliar, peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan kawasan kumuh sebanyak 20 kawasan sebesar Rp10,2 miliar,” sebutnya.

Melalui program peningkatan PSU telah dilakukan pembangunan jalan semenisasi sepanjang 306,6 km sebesar Rp475,5 miliar dan drainase lingkungan sepanjang 88,4 km sebesar Rp141,7 miliar. Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi.

“Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5 persen, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Di Riau sendiri, jumlah UMKM mencapai 631.347,” katanya.

Jumlah tersebut sangat besar dan perlu terus didorong, baik dari sisi pembiayaan, kualitas produk, SDM, maupun pemasarannya. Pemerintah Provinsi Riau melalui optimalisasi on boarding UMKM Provinsi Riau, telah menyalurkan bantuan bagi pelaku usaha mikro yang berasal dari APBD Provinsi Riau dari tahun 2020-2022. Terutama bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, memperoleh bantuan sebesar Rp1,2 juta per UMKM kepada 33.099 pelaku UMKM dengan total anggaran Rp39,7 miliar sawit merupakan sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau.

Untuk menjaga harga komoditi kelapa sawit yang berfluktuatif, pihaknya juga telah menetapkan Kebijakan Harga Tandan Buah Sawit Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau. Tidak hanya menetapkan harga tandan buah sawit mitra plasma, tetapi juga harga TBS mitra swadaya.

“Khusus mitra swadaya yang sudah dimitrakan sejak implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020, selisih harga antara pekebunan mitra plasma dan mitra swadaya direntang Rp5-Rp100 per per kg, di mana sebelum adanya kemitraan swadaya, selisih harga yang belum bermitra direntang Rp600/Rp700 yang berdampak harga TBS Provinsi Riau selalu tertinggi di Indonesia,” ujarnya.

Tahun 2023 ditargetkan ternak yang disitribusikan kepada 60 kelompok dengan rincian sapi 175 ekor, kerbau 28 ekor, kambing 380 ekor, dan ayam 12.000 ekor. Sampai Juli 2023 sudah didisitribusikan 105 ekor sapi ke 14 kelompok. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan produksi perikanan. Sektor yang menjadi prioritas adalah memacu pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan tangkap dengan menjadikan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi).

“Nilai NTN dari tahun 2019 sampai 2022 sudah mencapai 100 persen, yaitu pada tahun 2019 dari 100,21 persen menjadi 104,54 persen pada tahun 2022. Pada Triwulan II 2023 nilai NTN mencapai 105,06 persen, dan NTPi Triwulan II 2023 adalah 99,35 persen. Untuk hasil produksi perikanan dari tahun 2019 yaitu sebesar 246.222,00 ton meningkat menjadi 259.629,13 ton pada tahun 2023, yang didominasi oleh usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap,” ujarnya.

Melalui Program Perikanan Budidaya, sejak tahun 2019 sampai 2023 Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan bantuan kepada masyarakat pembudidaya Kepulauan Meranti, berupa benih kakap putih sebanyak 340.000 ekor, serta bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 214 kantong, cool box, dan alat tangkap.

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 Pemerintah Provinsi Riau telah meningkatkan kompetensi lebih dari 2.800 guru. Selain diklat, Pemerintah Provinsi Riau juga terus meningkatkan kualifikasi guru dengan beasiswa S2 dan S3 setiap tahunnya.

Terkait pemenuhan tenaga guru untuk tahun 2022, telah ditetapkan sebanyak 7.297 formasi. Namun saat ini baru diberi kesempatan sebanyak 5.851 orang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan terus diperjuangkan 3.302 formasi lagi pada tahun 2023 ini agar keperluan guru di satuan pendidikan dapat terpenuhi.

“Selanjutnya dalam rangka memastikan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama di Riau, pada jenjang SMA/SMK/SLB negeri sejak tahun 2019 dapat bersekolah gratis dan SMA/SMK/SLB swasta diberikan bantuan Bosda,” katanya.

Pemerintah Provinsi Riau mencanangkan Program Satu Guru Hafiz Untuk Satu Desa yang dianggarkan melalui bantuan keuangan dari APBD Riau 2022. ‘’Kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 juta untuk guru tahfiz dan dana pendukung operasional pelaksanaan tahfiz sebesar Rp5 juta per desa dengan total anggaran sebesar Rp27 miliar. Upaya melahirkan generasi hafiz Qur’an ini terangkum dalam visi misi Riau dalam meningkatkan pendidikan Riau lebih berkualitas,’’ ujar Gubri.

“Untuk itu, saya berharap program-program pendidikan yang terus digesa Pemerintah Provinsi Riau ini dapat didukung oleh seluruh pihak. Alhamdulillah, tahun ini kita telah mempunyai 34.271 hafiz dan hafizah. Untuk peningkatan kualitas kemampuan anak untuk menghafal Al-Qur’an dan menguasai ilmu di berbagai bidang, kami telah menyiapkan Majelis Qur’an Riau (Maqari) dan menyiapkan cetakan Al-Qur’an yang mempunyai ornamen Melayu gubahan almarhum Pak H Tenas Efendi,” tambahnya.

Untuk penanganan stunting atau tengkes berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi tengkes menjadi 17 persen dari 22,3 persen. ‘’Capaian ini merupakan prestasi kita bersama sehingga kita termasuk lima provinsi yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5 persen dan Provinsi ke-6 dengan stunting terendah tingkat nasional,’’ ujarnya.

‘’Pencapaian tahun 2022 tersebut telah mencapai target RPJMD Provinsi Riau yaitu 18,4 persen dan mencapai target WHO yaitu, 20 persen. Sesuai amanat Presiden, untuk 2024 ditargetkan Indonesia turun hingga 14 persen. Dengan sisa waktu 1 tahun 6 bulan ini, kita harus bisa menurunkan minimal 3 persen,” ajaknya.

Peningkatan infrastruktur di Provinsi Riau menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian. Adapun ruas jalan kewenangan provinsi sepanjang 2.799,81 km, merupakan jalan provinsi terpanjang ke dua di Indoneia.

Dalam RPJMD 2019-2024, tingkat kemantapan jalan ditargetkan sebesar 66,23 persen pada akhir tahun 2024, di mana tahun 2019 kondisi jalan mantap sebesar 60,95 persen dan mengalami peningkatan sampai tahun 2022 telah mencapai 64,95 persen, telah melewati target tahun 2023 sebesar 64,85 persen.

“Dari tahun 2019 hingga 2023, telah terealisasi pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 305,96 km, serta pembangunan jembatan sebanyak 27 unit,” paparnya.(adv/sol)