JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah dinilai sete­ngah hati dalam memberikan kesempatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dari total jumlah tenaga honorer K2 seba­nyak 438.590 orang, hanya 13.347 orang yang bisa mendaftar. Ketentuan usia maksimal 35 tahun menjadi ganjalan utama.

Seperti diketahui tahun ini pemerintah membuat lowongan CPNS sebanyak 238.015 kursi. Dari jumlah itu 51.271 kursi untuk ins­tansi pusat dan 186.744 kursi untuk instansi daerah. Pemerintah membuka pendaftaran untuk pelamar umum dan khusus. Nah salah satu kelompok pelamar khusus itu adalah bagi tenaga honorer K2 berprofesi guru dan tenaga kesehatan.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwa­ningsih menyampaikan keberatan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Dia mengatakan tenaga honorer masuk dalam jalur pendaf­taran khusus.

Sehingga sudah sewajarnya ada ketentuan-ketentuan khusus pula. ’’Misalnya tidak diberlakukan pembatasan usia maksimal 35 tahun,’’ katanya, Jumat (7/9).

Dia menegaskan keputusan pemerintah itu seperti memberangus kesempatan para honorer untuk berkompetisi menjadi CPNS. Titi sendiri saat ini bekerja sebagai tenaga honorer K2 profesi guru SD di Banjarnegara. Dia bekerja sejak Juli 2004 lalu. Saat ini, Titi berusia 43 tahun. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, dia tidak bisa mendaftar CPNS 2018. ’’Padahal saya sudah bekerja sebagai guru honorer selama 14 tahun,’’ katanya.

Menurut dia, para honorer tidak menuntut untuk diangkat langsung menjadi CPNS baru. Mereka siap mengikuti seleksi sebagaimana pelamar pada umumnya. Dia merasa pemerintah tidak adil sebab membedakan tenaga honorer berdasarkan usia. Dia menyebut pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh honorer karana terbentur dana. Tetapi padanya kenyataannya pemerintah membuka lowongan untuk 238 ribu lebih CPNS baru. Itu artinya bagi Titi pemerintah sejatinya memiliki anggaran.

‘’Misalkan 50 persen dari kuota CPNS baru itu dialokasikan untuk honorer, sudah lebih baik,’’ jelasnya.