DARURAT ASAP

Terkait Kebakaran Hutan, Pemerintah Perlu Tegur LSM Penghasut

Lingkungan | Selasa, 27 Oktober 2015 - 00:24 WIB

Terkait Kebakaran Hutan, Pemerintah  Perlu Tegur LSM Penghasut

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo perlu mengingatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk  lebih bermartabat dalam menyampaikan pesan lingkungan di Indonesia. Pasalnya, selama ini, LSM lingkungan hanya mempertontonkan pola berpikir dan bertindak hipokrit.

“Mereka (LSM) hanya menjadi pemicu kekacauan berpikir dan penghasut kerusuhan di tengah masyarakat yang sedang kebingungan menghadapi bencana kebakaran hutan yang belum teratasi hingga kini,” kata Pengamat Lingkungan dan Kehutanan Dr Ir Ricky Avenzora, MSc di Jakarta, (25/10).

Baca Juga :Polda Pastikan Tindak Tegas Semua Pelaku Ilog

Ricky menambahkan, dalam konteks bencana kebakaran hutan yang sedang melanda Indonesia, sebaiknya para "pahlawan-hipokrit" tersebut harus mundur dari panggung manapun karena hanya memperkeruh suasana. Bahkan Presiden perlu mengingatkan birokratnya berhati-hati terhadap bisikan dan segera keluar dari lingkaran setan pemikiran dan tekanan para "pahlawan-hipokrit" itu.

Ricky yang juga Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan IPB mengungkapkan, persoalan terbesar LSM di Indonesia  yaitu soal kecerdasan dan ketulusan mereka dalam berjuang. “Adalah akan teruji jika mereka bisa ’mencabut rambut dalam tepung’; rambutnya harus tidak boleh putus dan tepungnya harus tidak boleh menjadi terburai berantakan.”

Tanpa ketulusan, jangan salahkan jika  ada anak bangsa menempatkan LSM lingkungan sebagai pengkhianat bangsa yang menjual isu lingkungan dan kemiskinan untuk memperkaya diri dan tidak memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar.

Menurut dia, sikap hipokrit terlihat ketika kebanyak LSM hanya menampilkan data yang mereka anggap sahih untuk menyuarakan kepentingan para godfather yang menyusui kehidupan mereka sejak lebih 20 tahun lalu.

Di sisi lain, kita juga perlu mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban kinerja mereka selama yang mengklaim berjuang untuk kepentingan lingkungan. “Coba cek, sudah berapa dana negara, dana swasta dan CSR yang sudah dipercayakan kepada mereka untuk digunakan dalam mewujudkan tata nilai lingkungan yang mereka suarakan sejak 20 tahun lalu. Minta juga bukti fisik dari semua kinerja dengan menunjukkan wilayah serta kualitas hasil pekerjaan mereka,” kata Ricky.

Ricky mengatakan, semua pihak boleh mempertanyakan sudah berapa banyak kucuran dana asing yang mereka peroleh untuk memperkaya diri dengan cara menjual isu lingkungan dan kemiskinan rakyat.

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook