Bahkan, perusahaan yang saat ini sedang tersudut dan "dikorbankan" tentunya harus berani mengungkapkan berapa banyak dana CSR yang kucurkan kepada LSM. “Korporasi juga perlu meminta meminta pertanggungjawaban moral kepada LSM lingkungan terutama atas terjadinya kebakaran hutan pada areal dan masyarakat yang mereka bina,” kata Ricky.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan, pemerintah harus memberi rasa aman kepada semua pihak dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan. Menurut Herman, upaya yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya melalui peningkatan persektif anggaran di Kementerian LHK untuk perbaikan tata kelola hutan.
Menurut Herman, alokasi APBN sebesar Rp6,3 triliun untuk mengawasi hutan seluas 124 juta hektare tidak memadai. Jika dibagi, rata-rata hanya sebesar Rp 52.500 dana yang dialokasikan per hektar. “Bagaimana pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengawasi hutan dan mencegah kebakaran dengan anggaran yang minim,” kata Herman Khaeron.
Editor: Hary B Koriun
