MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Petani karet asal Kabupaten Kepulauan Meranti berbondong-bondong menolak bantuan pemerintah pusat melalui program replanting. Padahal, dari total 20.701 hektare luas perkebunan karet di Kepulauan Meranti, 80 persen di antaranya sudah tidak produktif.
Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kepulauan Meranti, Tengku Efendi kepada Riau Pos, Ahad (4/8) mengatakan, program itu mesti dilaksanakan mengingat hanya 20 persen total kebun karet di daerah tersebut yang produktif.
“Jadi untuk memaksimalkan produksi karet di Meranti, kita telah menerima bantuan dari program replanting dari pemerintah pusat seluas 200 hektar tahun ini,” ujarnya.
Namun untuk melaksanakan program tersebut, banyak petani daerah ini tidak mau tanaman karetnya diremajakan. Alasannya tidak memiliki penghasilan lain saat peremajaan berlangsung.
Untuk mengurai masalah itu, ia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat untuk melakukan pendekatan dalam memberikan pemahaman kepada penerima.
“Ini yang masih menjadi persoalan kita untuk memaksimalkan program peremajaan. Agar bisa berjalan tentunya membutuhkan bantuan dari seluruh kades dan camat,” sebutnya.
Selain itu ia juga akan berupaya menyelaraskan program replanting dengan program produk hortikultura, sehingga bisa menjadi solusi bagi petani agar tetap bisa mendapatkan penghasilan selain kebun karet yang mereka nantikan.
“Jadi, seluruh kelompok tani yang mendapatkan program replanting juga akan mendapatkan program tanaman jenis hortikultura yang masa panennya hanya tiga sampai empat bulan saja. Sambil menunggu bibit karet membesar hingga menghasilkan, petani tetap bisa mendapatkan penghasilan dari produk hortikultura seperti lengkuas, jahe dan lainnya,” ujarnya.
Kepala Bidang Perkebunan, Syafril menyebutkan program replanting karet setiap tahunnya dialokasikan pemerintah pusat, termasuk juga program perluasan.(*4)
