KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) - SETIAP hari, bulan, hingga tahun, Kepulauan Meranti terus mengalami peningkatan infrastruktur dasar. Bahkan ajaibnya kebijakan tersebut dilakukan di tengah minimnya kemampuan anggaran.
Keberhasilan itu tentu diimbangi dengan pemikiran yang brilian, strategi jitu, kerja keras jajaran di lingkungan organisasi perangkat daerah yang turut didukung oleh segenap elemen masyarakat setempat.
Terutama geliat pembangunan jalan, jembatan, pengairan, irigasi dan penyediaan air bersih dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang saat ini tak henti-hentinya digesa oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti.
Di dalam struktur PUPR Kepulauan Meranti, mereka mengerahkan penuh upaya untuk dapat aktif berinovasi dan mandiri mencari celah dalam menangkap segala potensi bantuan.
Seperti dijelaskan Kepala Dinas PUPR Meranti Fajar Triasmoko ST MT. Dia menerangkan, pihaknya hanya menjalankan amanah dari amanat undang-undang dan atensi Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan H Asmar dan keinginan masyarakat setempat.
Seperti tahun 2020 lalu, terdapat belasan perbaikan jalan lingkungan yang masuk skala prioritas dengan swakelola. Mereka berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan.
Setidaknya, Fajar menyebut, dalam tahun 2021 terdapat banyak titik jalan dan jembatan yang telah berhasil disolek. ‘’Sebelumnya juga ada, namun tidak terdata. Karena saya di Bina Marga awal 2021 lalu,’’ ujarnya.
Secara rinci, realisasi pengerjaan yang bersumber dari dana swaklelola 2021 setidaknya terdapat 49,9 kilometer jalan berhasil dipelihara. Sedangkan pada tahun 2022 ruas jalan yang berhasil diperbaiki tidak kurang dari 30,6 kilometer dan 2023 sepanjang 41,6 kilometer.
Terlepas dari perbaikan melalui anggaran swakelola, hampir 100 persen jalan poros yang tersebar di Kepulauan Meranti juga diakomodir oleh sumber anggaran dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).
Langkah itu terpaksa ditempuh mengingat minimnya kemampuan keuangan daerah termuda dari 11 kabupaten/kota di Riau tersebut. Kasi Perencanaan, Bina Marga PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia ST menyebut, kegiatan itu berjalan sejak 2016 lalu.
Progresnya dapat dilihat langsung dari pengelolaan database jalan provinsi, kabupaten dan kota (SiPDJD) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) RI.
Dalam database itu, seluruh jalan Kabupaten Kepulauan Meranti telah terverifikasi dengan panjang ruas 929,412 kilometer. Dari jumlah tersebut, 80,603 kilometer atau 8,67 persen di antaranya tergolong baik. Kondisi sedang 482,750 kilometer atau setara 51,94 persen. Rusak ringan 219,729 kilometer atau setara 23,64 persen. Sisa, kondisi rusak berat 146,330 kilometer atau setara 15,74 persen dengan kondisi tanah sekitar 102,829 kilometer.
‘’Dengan demikian, database kementerian melansir jika 60,61 persen jalan di Kepulauan Meranti masuk dalam kategori mantap. Sedangkan sisa 39,39 persen masuk dalam kategori tidak mantap,’’ tutur Fajar, Ahad (10/12).
Jumlah ruas jalan dengan kondisi mantap tersebut bakal terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Secara rinci total ruas jalan yang berhasil ditingkatkan dengan metode lelang pada 2021 sepanjang 6,6 kilometer, sedangkan pada tahun 2022 yang berhasil dan rampung dikerjakan sepanjang 20,8 kilometer, sementara pada 2023 ini tidak kurang dari 12,3 kilometer jalan sudah mereka solek.
PUPR Meranti Berhasil Pelihara dan Perbaiki 89 Jembatan
PUPR Kepulauan Meranti tidak hanya membangun infrastruktur berskala masif khusus ruas jalan saja, tetapi juga melakukan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur kerakyatan puluhan jembatan sepanjang tiga tahun terakhir.
Menurut Fajar, prioritas tersebut merupakan pembangunan itu merupakan akses penghubung antar desa yang memiliki peran vital untuk mempermudah mobilitas orang, jasa dan logistik bagi masyarakat setempat.
‘’Jembatan akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat pedesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga. Itu makanya program ini masuk dalam salah satu upaya skala prioritas,’’ ujarnya.
Sejak 2021 saja, kata Fajar, pihaknya telah berhasil melakukan pemeliharaan setidaknya 47 unit jembatan, 2022 sebanyak 18 jembatan pada 2023 sebanyak 24 unit jembatan.
‘’Artinya dengan minimnya kemampuan anggaran kita berhasil menangkap keluhan dan aspirasi hingga ke tingkat bawah,’’ bebernya.
Pembangunan Empat Irigasi Dekat Lahan Pertanian Meranti Rampung
Untuk tanun ini, pemerintah daerah melalui PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil merampungkan pembangunan empat titik irigasi yang dikeluhkan petani di wilayah Pulau Rangsang jauh sebelum ini.
Puluhan hingga ratusan hektare sawah kelompok tani di pulau yang berbatasan dengan Selat Malaka itu kerap gagal tanam hingga panen, karena banjir rob dan hujan.
‘’Ada empat titik yang telah rampung kita bangun dalam tahun anggaran 2023 ini. Seluruhnya berdekatan dengan lahan pertanian yang sempat dikeluhkan petani setempat,’’ ungkap Fajar.
Adapun kegiatan pertama mencakup irigasi Desa Teluk Buntal sepanjang 2,1 kilometer dan Desa Kedabu Rapat sepanjang 3,5 kilometer menjadi prioritas guna memperlancar aliran dan saluran air dalam pengembangan luas lahan pertanian.
Selain kebutuhan lahan pertanian, pembangunan yang sama juga turut berlangsung di Desa Wonosari, drainase sepanjang 94 meter guna memperlancar kebutuhan SPAM atau persediaan air bersih warga. Terakhir drainase dan kanal Desa Sungai Tohor 400 meter untuk menghindari banjir dan genangan rob.
‘’Dari empat kegiatan tersebut tertuang dalam ABPD Kepulauan Meranti dengan pagu anggaran tidak kurang dari Rp730 juta. Alhamdulillah sudah rampung,’’ terangnya.
Selain pembangunan yang digagas hingga ditindaklanjuti oleh pihaknya, Fajar mengaku, kegiatan yang serupa juga sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Dominan atensi pembangunan berlangsung di Pulau Rangsang, namun lokasi persis, Fajar mengaku tidak mengetahui secara rinci.
‘’Itu kalau tidak salah bankeu provinsi. Kabarnya hampir Rp3 milliar. Tapi titik lokasinya kami tidak tahu persis, kerena tidak menjadi wewenang kabupaten melainkan Pemprov Riau,’’ ungkapnya.
Seperti diketahui total produksi beras lokal Kepulauan Meranti hanya mampu memenuhi 27 persen kebutuhan masyarakat setempat. Sisanya pemenuhan kebutuhan komoditas tersebut masih dominan dipasok dari luar daerah.
Pasalnya data yang diterima melalui perangkat daerah terkait, jumlah produksi beras lokal setempat hanya 6.000 ton, sementara kebutuhan beras per tahun tidak kurang dari 22.000 ton.
Untuk itu hingga kini Pemkab Kepulauan Meranti terus mendorong perluasan lahan dan menggalakkan dua kali masa tanam dalam setahun. Namun hal itu terganjal oleh irigasi.
SPAM Nano Filter Pertama Meranti Dimulai dari Tanjung Samak
Desa Tanjung Samak menjadi lokasi pertama yang menikmati sistem penyediaan air bersih (SPAM) nano filter pertama di Kepulauan Meranti.
SPAM Tanjung Samak menjadi proyek percontohan yang berhasil menyulap air gambut (merah) sebening air gunung. Demikian disampaikan oleh Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, Feni Utami ST, Ahad (19/2) siang.
‘’Saat ini hanya SPAM Tanjungsamak yang menggunakan teknologi nano filter. Ini menjadi pilot project dari kegiatan yang berlangsung pada 2022 lalu,’’ ujarnya.
Sebelumnya, SPAM di Desa Tanjung Samak tersebut hanya menggunakan teknologi konvensional yang mengaliri sejumlah desa. Selain Tanjung Samak, juga terdapat beberapa desa lain, seperti Desa Dwi Tunggal, Citra Damai, Tanjung Bakau dan Wonosari.
‘’Ketika menggunakan sistem konvensional, air bersih yang dihasilkan hanya bisa untuk mandi, cuci, kakus (MCK) sebab masih berwarna kemerah-merahan. Itu yang digunakan beberapa desa lain,’’ ujar Feni.
Namun, setelah sistem pengolahan berganti ke teknologi nano filter, air gambut yang berasal dari kanal di Desa Wono Sari yang diolah kini menjadi bening. ‘’Sebelumnya tak sebening menggunakan nano filter. Saya pernah mencoba meminum langsung (tanpa dimasak, red) dan tidak ada masalah. Airnya bening tanpa rasa dan tanpa bau,’’ bebernya.
Hanya saja, kata Feni lagi, tingkat produksi SPAM menggunakan teknologi nano filter ini lebih sedikit jika dibandingkan konvensional bisa memproduksi air bersih 20 liter per detik. Sedangkan nano filter hanya 13,5 liter per detik.
‘’Kita masih upayakan agar ada penambahan nano filter lagi. Setidaknya, target kita di SPAM Rangsang ini bisa memproduksi air bersih 27 liter per detik,’’ kata Feni.
Selain itu, Feni berharap ada sarana penunjang lainnya agar produksi SPAM Tanjung Samak bisa maksimal. Terutama jalan masuk menuju lokasi SPAM harus diperbaiki dan tanggul penahan air pasang (air laut) agar tidak mencemari kanal yang digunakan sebaga sumber air baku.
‘’Penggunaan teknologi nano filter ini sangat sensitif terhadap air laut. Karena dilengkapi oleh sensor, sistem produksi akan berhenti beroperasi kalau air baku tercemar air laut. Kita khawatir bisa menyebabkan kerusakan. Makanya, kita butuh sarana penunjang lainnya untuk pengendali banjir dari Bidang Sumber Daya Air (SDA),’’ ujar Feni.
Teknologi nano filter di SPAM Tanjung Samak baru dimulai tahun 2022. Program ini bersumber dari APBN sebesar Rp3.944.300.000 melalui dana alokasi khusus (DAK) regular.
Mantan Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM telah menyetujui alokasi dana penunjang SPAM Bidang Air Minum melalui APBD Meranti tahun 2022 sebesar Rp1.376.685.500.
‘’Dengan dua sumber dana ini, pekerjaan mencakup kegiatan pendukung seperti jaringan perpipaan, reservoir, pompa intek dan beberapa item pendukung lainnya,’’ ujarnya.
Selain itu, ditambahkan Fajar, pihaknya turut membangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) standar kesehatan di daerah setempat. Sepanjang 2021, PUPR telah berhasil membangun IPAL domestik tidak kurang dari 508 titik, lanjut 2022 sebanyak 650 titik, dan 2023 sebanyak 44 titik.
Menurutnya lagi, program itu dinilai cukup penting untuk mengubah kebiasaan yang tadinya membuang air besar sembarangan. Di Meranti, khususnya di pedesaan, pemandangan tersebut cukup tak asing.
Tidak hanya IPAL domestik, pihaknya juga mengakomodir 9 unit usulan pembangunan sarana instalasi vertikal lembaga pada tahun 2022 dan 7 unit pada tahun 2023. Termasuk 4 unit pemeliharaan gedung pada tahun 2022 dan 8 unit pada tahun 2023.(adv)
