PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Lima kabupaten/kota di Riau yang sudah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional se-Provinsi Riau di Hotel Mutiara Merdeka, Selasa (13/12/2022).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini dibuka langsung Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmi dan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin Kementerian Sosial, Kepala Dinas Kesehatan Riau Zainal Arifin, Deputy Direksi Kanwil BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi Eddy Sulistijanto Hadie serta seluruh Kepala Cabang BPJS Kesehatan dan kepala dinas kesehatan se -Riau serta turut dihadir Wali Kota Dumai Paisal dan Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang dalam kesempatan ini mendapatkan penghargaan khusus dari BPJS Kesehatan karena telah berhasil meraih predikat UHC.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Riau Zainal Arifin, meski Riau masih belum bisa meraih predikat UHC namun sudah ada 5 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat UHC BPJS Kesehatan. Di mana, saat ini jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Riau per 1 Desember 2022 baru berada di angka 85,55 persen atau berada di urutan ke-29 se Indonesia. Sedangkan pada pertengahan tahun lalu, Riau masih berada di urutan ke-34. Adapun 5 kabupaten/kota yang meraih predikat UHC itu adalah Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Kuansing, dan Kota Dumai.
Dinas Kesehatan Riau menargetkan pada tahun 2023 seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Riau sudah meraih predikat UHC. Di mana, prediket UHC bisa diraih ketika jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai angka di atas 95 persen.
"Ke depan Pemerintah Provinsi Riau akan terus berupaya maksimal, agar bisa meraih predikat UHC di tahun 2023 nanti, " ucapnya
Sementara itu Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmi menerangkan, sesuai dengan amanah Undang-undang tahun 2014 bahwa seluruh masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Riau, maka dialokasikan dana ratusan miliar rupiah agar masyarakat Riau bisa berobat atau mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
Apalagi, pada tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp204 miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan mulai dari kalangan ASN dan masyarakat miskin. Sedangkan pada tahun 2023, alokasi dana untuk jaminan kesehatan yang dikucurkan diprediksi mengalami kenaikan menjadi Rp223 miliar.
"Dengan capaian UHC yang telah didapatkan oleh 5 kabupaten/kota di Riau ini, maka akan dapat keistimewaan tersendiri di mana seluruh masyarakat telah memiliki jaminan kesehatan, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan saat sakit, dan juga pemerintah kabupaten/kota dapat mendaftarkan masyarakat yang sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan langsung aktif tanpa menunggu 14 hari kerja, " tuturnya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan, untuk menggesa predikat UHC setiap kabupaten/kota ada beberapa upaya yang dilakukan. Di antaranya untuk jumlah kuota dan data Kemensos yang diserahkan ke dinas kesehatan harus clear. Pemprov Riau harus bisa menyakinkan Kemensos, bahwa kuota yang diberikan mencukupi karena pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan dibebankan ke daerah, sedangkan jumlah kuota terbatas.
Kemudian kedua, dibutuhkannya dukungan dana dari pemerintah daerah baik itu provinsi atau kabupaten/kota karena akan ada sharing budget untuk penambahan kuota. Meskipun begitu dirinya tetap optimistis semakin banyak daerah di Riau yang meraih UHC pada tahun 2023 nanti.
"Kami optimistis tahun depan akan lebih banyak lagi daerah yang meraih UHC di Riau," tutupnya.
Laporan: Prapti Dwi Lestari
Editor: Edwar Yaman
