MERANTI(RIAUPOS.CO) - Bupati Kepulauan Meranti H M Adil SH kembali menekankan pentingnya tujuh program strategis yang sedang digesa. Bahkan tugas itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah desa juga harus ikut sama.
Dengan demikian, tujuh program yang dimaksud wajib Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mengacu ke sana. Termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang tersebar.
Untuk itu, selain organisasi perangkat daerah dibawahnya, ia juga memaksa otonomi seluruh desa melakukan hal yang sama. Jika tidak, kepada Riau Pos, H Adil mengancam tidak akan menyetujui usulan pencairan anggaran untuk desa yang dimaksud.
Walaupun demikian Adil tidak menampik jika pemerintah desa otonomi, namun demi kepentingan masyarakat banyak ia mengajak pemangku kepentingan untuk tidak mengedepankan ego.
“Pada dasarnya, APBD Meranti Tahun 2021 sudah diketuk. APBDes juga sudah disahkan. Semuanya nanti akan diubah sesuai dengan tujuh program strategis. Kita akan keroyokan. Semua sektor dan OPD sudah. Tidak boleh ada ego masing-masing. Kalau bangkang (melawan, red), ganti (kepala OPD akan diganti). Kalau kepala desa tak sejalan, APBDes tidak akan saya teken,” tegasnya, Ahad (28/3) pagi.
Agar APBDes bisa sejalan dengan 7 program strategis, bupati akan menguncinya dalam Peraturan Bupati (Perbup). Ia tidak ingin bertentangan antara pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Meranti dengan pembangunan di seluruh Pemdes di Meranti.
“Untuk bisa mewujudkannya, kita kunci di Perbup dan Juknis (Petunjuk Teknis). Supaya bisa terarah. Jangan sampai, bupatinya mau bangun ini, dia (kades) pula mau bangaun sana. Itu yang tidak kita mau,” pintanya.
Walaupun pemerintahan desa merupakan otonomi, namun H Adil berharap untuk membangun daerah bisa singkron. Sehingga percepatan pembangunan dan kemajuan daerah bisa segera terwujud.
“Harapan saya, walaupun otonomi desa, yang jelas kita tidak mau mensia-siakan pemekaran Meranti yang sudah 12 tahun. Kita sudah lihat keadaannya sekarang, dan saya mengharapkan Pemdes dan kelurahan satu sineregi membangun Meranti. Jangan sampai ada yang salah. Harapannya, Meranti maju, cerdas, dan bermartabat bisa segera tercipta,” harapnya. (wir)
Adapun tujuh program strategis yang dimaksud terdiri dari membangun Infrastruktur dasar dengan membangun jalan penghubung dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Kedua meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas SDM dengan beasiswa pendidikan.
Ketiga menjadikan RSUD Meranti sebagai rumah sakit rujukan dengan konsep ketuk pintu layani dengan hati. Keempat menciptakan ribuan usahawan. Kelima menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas. Keenam ciptakan pelayanan administrasi prima yang mudah, cepat, tepat dan akurat satu hari siap. Terkhir PKH.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kepulauan Meranti, Mahadi yang dikonfirmasi terpisah mengakui, siap ikut membantu mewujudkan program strategis tersebut. “Kita mau mendukung, namun harus jelas sinkronisasinya. Sehingga tidak tumpang tindih antara program di kabupaten dengan desa,” ujarnya.
Selain itu, dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga sudah diatur dan jelas. Artinya selagi masih sesuai dengan Juknis dan Juklak, kami siap untuk mendukung,” ucapnya.
Kades Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir ini menegaskan juga jangan sampai APBDes yang mengarah kepada tujuh program strategis bupati malah menghilangkan kebutuhan lokal. Terutama soal anggaran operasional perangkat desa.
“Kita mau tugas pokok kabupaten dilaksanakan, namun menghambat tugas pokok desa. Jadi, kita harus menyesuaikan dengan tupoksi masing-masing,” sebutnya.(wir)
