SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Tahapan pembangunan empat ruas jalan poros di Kepulauan Meranti yang saat ini sedang dikerjakan berjalan sesuai rencana. Progres pekerjaan empat kegiatan yang diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 tersebut, malah ada yang telah mencapai 90 persen.
Padahal kontrak berjalan sejak April 2021 pasca tender yang dilaksanakan pada Maret 2021 lalu. Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Binamarga PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kepala Seksi Perencanaan Teknis, Rahmat Kurnia, Rabu (22/7/21) siang.
"Bobot pekerjaan dari empat titik ruas jalan tersebut mulai dari 30 persen hingga ada yang telah mencapai 90 persen," ungkapnya.
Secara rinci dipaparkannya, seperti ruas Jl pelabuhan Desa Gemala Sari 0.94 KM jenis konstruksi beton dengan nilai kontrak Rp 2,03 milliar melalui DAK Reguler yang kini bobot pekerjaan telah mencapai 90 persen.
Setelah itu Jl Sudirman Desa Teluk Ketapang. Panjang ruas jalan yang sedang dibangun 0,8 KM jenis konstruksi beton nilai kontrak Rp1,6 M DAK Reguler dengan realisasi pekerjaan telah mencapai 80 persen.
Lanjut Jalan Tanjung Samak-Repan, konstruksi aspal, nilai kontrak Rp10,3 M melalui DAK Reguler. Sementara untuk bobot pekerjaan baru mencapai 30 persen.
Tak jauh beda dengan terhadap progres Jl Tanjung Samak-Tanjung Kedabu sepanjang 0,6 KM konstruksi aspal yamg bobot pekerjaan kini mencapai 35 persen.
"Terhadap keempat ruas jalan yamg menjadi skala prioritas itu ditargetkan rampung November 2021 ini. Bahkan ada yang kurang dari target itu," ungkapnya.
Memang, langkah percepatan tender dan kontrak hingga pekerjaan dilakukan untuk menghindari pergeseran anggaran oleh pemerintah pusat. Langkah tersebut dibeberkan oleh Kabid Bina Marga PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko.
Di samping itu juga saat ini mereka telah mengusulkan pembangunan sejumlah jalan poros agar dapat menjadi perhatian oleh pemerintah pusat 2022 mendatang. Sedikitnya terdapat 10 usulan pekerjaan yang diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia (Kemen -PUPR).
"Yang kita usulkan ada sepuluh kegiatan. Usulan baru kami input sistem informasi perencanaan dana alokasi khusus (DAK) APBN melalui KRISNA (kolaborasi perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sudah kami gesa, karena aplikasi itu ditutup 21 Juni 2021. Tapi dari kita udah rampung," ujarnya.
Sebelum sampai ke sana, Fajar membeberkan bidangnya telah mengikuti proses verifikasi data teknis jalan daerah tahun 2021 tahap III gelombang II di Tangerang, Banten. Kegiatan itu digelar 27-28 Mei 2021 kemarin. Hasilnya seluruh jalan yang tersebar di daerah setempat kini sudah terverifikasi oleh kementerian tersebut.
Dikatakannya lagi, pelaksanaan kegiatan verifikasi data teknis jalan daerah tahun anggaran 2021 itu sama seperti sebelumnya. Tetap menggunakan aplikasi sistem pengelolaan data base jalan daerah (SIPDJD).
"Sudah terverifikasi. Seperti yang terlampir di aplikasi sistem pengelolaan data base jalan daerah (SIPDJD) mencapai 929.412 Kilometer dengan persentase 65,98 persen mantap dan 34,02 tidak mantap. Sementara itu SK usulan yang masih dalam tahap koreksi panjang total jalan mencapai 1.215,17 kilometer dengan jumlah ruas sebanyak 407 jalan," pungkasnya.
Untuk itu, saat ini pihaknya hanya menunggu sinkronisasi dan harmonisasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemen PUPR. Untuk realisasi, kata pria yang juga menjabat sebagai Plt Direktur RSUD Kepulauan Meranti ini, keputusan tetap berada ditangan Kementerian Keuangan RI.
"Tapi kita tetap optimis dan semoga Meranti mendapatkan porsi lebih seperti yang telah diusulkan sebesar Rp 200 millar," harapnya.
Untuk diketahui, DPUPRPKP Kepulauan Meranti telah melakukan nomenklatur 10 pembangunan jalan agregat A atau Hot Mix. Diantaranya, Jl Perjuangan, Jl Perumbi, Jl Banglas, Jl Dorak, Jl Tj Harapan-Lingkar Dorak, Jl Sedulur, Jl Melai-Bantar, Jl Peranggas-Pelabuhan Pecah Buyung, Jl Tj Kedabu-Melai dan Jl Telesung-Tj Kedabu.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Erwan Sani
