KEPULAUANMERANTI (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti berharap pemerintah daerah segera normalisasi situasi pasca-Bupati nonaktif M Adil ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka menilai, dari kejadian tersebut mulai berdampak kepada roda pemerintahan dan situasi masyarakat yang belum stabil. Sehingga berpotensi terhambatnya seluruh program yang sedang akan dilaksanakan.
Harapan ini disampaikan Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan kepada Riau Pos, Kamis (13/4). Gambarannya saat ini, dominan aktivitas pemerintah daerah stagnan, karena memenuhi rangkaian pemeriksaan penyidik di lapangan.
Tidak hanya itu, sejumlah ruangan perangkat daerah Kepulauan Meranti juga belum bisa diakses oleh pejabat hingga jajaran. Menurutnya, hal itu dampak dari sikap sejumlah pejabat yang dinilai tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik KPK.
"Kabar itu kami terima. Makanya kami meminta pemerintah daerah segera keluarkan atensi kepada pejabat yang tidak manut atas jalannya pemeriksaan, agar kerja penyidik tuntas dan tidak berlarut-larut, sehingga tatanan pemerintahan kembali berjalan normal," ungkap Fauzi kepada wartawan.
Walaupun demikian, Fauzi Hasan menanggapi apa yang terjadi kepada Adil dkk oleh KPK. Ia prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut, apalagi terjadi di bulan Ramadan.
"Terkait OTT kemarin tentunya kita prihatin dan ini musibah. Apalagi ini terjadi di bulan Ramadan, di mana kita seharusnya menjemput keberkahan," ungkap Fauzi.
Namun demikian Fauzi berharap kejadian tersebut tidak membuat roda pemerintahan menjadi lumpuh. Fauzi mengatakan Pemkab Kepulauan Meranti harus tetap bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
"Makanya, hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah tetap bisa menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada," tuturnya.
Dirinya tidak memungkiri bahwa kejadian ini memberikan kekhawatiran kepada masyarakat atau sebaliknya. Oleh karena itu, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Selain itu, Fauzi juga menilai kejadian seperti ini terindikasi imbas dari sistem yang terbangun selama ini. Di mana proses demokrasi kerap memakan biaya yang besar.
Sehingga dikatakannya menimbulkan potensi besar untuk oknum dalam melakukan korupsi. Oleh karenanya, Fauzi menganggap perlu dilakukan pembenahan yang lebih intensif agar proses demokrasi lebih sehat dan baik dan menghasilkan produk yang baik pula.
"Perlu pembenahan terhadap sistem demokrasi kita, apalagi melihat proses demokrasi selama ini juga terbilang memakan biaya yang besar. Apalagi keuangan di Kepukauan Meranti ini harus terjaga dan dikelola secara efektif dan efisien," pungkasnya.(adv)
