SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Postur APBD 2023 Kabupaten Kepulauan Meranti defisit tidak kurang dari Rp250 miliar. Target APBD yang sudah disahkan sebesar Rp1,46 triliun disadari tidak rasional dan sulit tercapai sehingga setelah dievaluasi di provinsi, APBD tersebut dikurangi sebesar Rp200 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti H Bambang Suprianto SE MM yang dikonfirmasi, akhir pekan (7/5) membenarkan hal tersebut.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bambang mengaku sudah menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan rasionalisasi terhadap seluruh program yang ada di masing-masing dinas.
Dari refocusing anggaran tersebut, banyak program dalam APBD 2023 tidak dapat dilaksanakan. "Kita mengalami defisit. Prediksi kita mulai dari Rp200 miliar sampai Rp250 miliar. Makanya kita minta seluruh OPD bisa mengecek seluruh program dan melakukan rasionalisiasi," katanya.
Bambang mengaku terhadap program-program yang belum dilaksanakan oleh OPD mempercepat proses evaluasi. Jika tidak bersifat mendesak, maka mereka minta program yang dimaksud ditunda hingga dibatalkan.
"Seperti pembangunan kantor bupati yang baru yang tahun ini rencananya akan dibangun di Desa Sesap menjadi salah satu yang akan ditunda pembangunannya," kata Bambang.
Menurutnya seluruh OPD wajib melakukan evaluasi dan rasionalisasi dan akan difinalkan sebelum pengesahan APBD Perubahan 2023.
Untuk diketahui, APBD Kepulauan Meranti 2023 yang telah disahkan oleh DPRD Rp1.462.127.490.525. Jika dilakukan rasionalisasi nantinya hanya tinggal lebih kurang Rp900 miliar lebih.
"Nantinya setelah kita finalkan, maka akan kita sahkan dalam APBD Perubahan 2023. Perkiraan kita saat perubahan APBD Meranti hanya sekitar Rp900 juta lebih saja," tutup Bambang.
Sebelumnya, beberapa fraksi menyoroti rancangan APBD saat penandatangan nota kesepakatan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 yang mengalami defisit.
Pasalnya, besaran anggaran belanja lebih besar dari pendapatan yang diterima. Seperti yang pernah dikhawatirkan oleh Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya, Basiran SE MM.
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan dan analisis terhadap estimasi pendapatan daerah. Menurut Fraksi Partai Gerindra perkiraannya belum disusun secara cermat, cerdas dengan mempertimbangkan potensi yang ada pada tahun anggaran berjalan.
Hal itu terlihat dari estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlalu melebihi estimasi yakni sebesar Rp421 miliar lebih, padahal menurut analisis Fraksi Partai Gerindra, estimasi PAD tahun 2023 ini tidak lebih dari Rp110 miliar saja.
Dikatakan Basiran, pihaknya berpandangan bahwa besaran asumsi pada APBD 2023 tidaklah lebih dari Rp80 miliar saja dari target sebesar Rp127 miliar. Secara kongkret Fraksi Partai Gerindra menyakini bahwa pendapatan daerah masih bisa terkoreksi sebesar Rp 362 miliar lebih dari estimasi Pendapatan daerah sebesar Rp1,4 triliun lebih.(wir)
