RENGAT (RIAUPOS.CO) - Target pemerintah pusat menurunkan angka tengkes hingga 14 persen pada tahun 2024 tidak akan bisa dicapai jika pemerintah hanya bekerja sendiri. Sehingga perlu peran banyak pihak untuk mencapai target tersebut, salah satunya peran sektor swasta.
Untuk itu, Pemerintah Pusat mengintruksikan ke pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia untuk mengajak pihak swasta ambil bagian, melalui corporate social responsibility (CSR) untuk penurunan tengkes.
Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 menunjukkan prevalensi tengkes di Indonesia mencapai 27,7 persen. Kemudian turun 24,4 persen pada tahun 2021, dan ditargetkan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Target tersebut tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
Dengan target tersebut, artinya setiap tahun harus mampu menurunkan prevalensi tengkes 3-3,5 persen per tahun. Tentu saja hal ini tidaklah mudah, oleh karenanya semua sektor harus bersama-sama ikut bekerja keras mempercepat penurunan tengkes.
Seperti saat ini dilakukan oleh PT Tasma Puja di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Dimana, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini menyerahkan bantuan penanganan tengkes kepada Pemerintah Kabupaten Inhu, Senin (16/10).
‘’Penyerahan bantuan ini diserahkan untuk 11 anak melalui Pemerintah Kecamatan Batang Cenaku,’’ ujar Manager PT Tasma Puja, Wawan Kuswandar usai penyerahan bantuan.
Menurut Wawan, penyerahan bantuan penanganan tengkes tersebut berdasarkan hasil rapat bersama Pemerintah Kabupaten Inhu beberapa waktu lalu. Dimana untuk penanganan tengkes, Pemda Inhu bersama-sama dengan perusahaan yang ada di daerah itu.
Dalam pada itu, Camat Batang Cenaku, Dudi Sumbari SAB diwakili oleh Kasi Pemerintahan, Badauwani SSos didampingi Kasi Pemberdaya, Sugeng Riadi SHut mengatakan, bantuantengkes ini berdasarkan hasil rapat bersama Pemerintah Kabupaten Inhu dan pihak perusahaan beberapa waktu lalu. Dimana, penanganan tengkes masuk dalam program presiden dan penanganannya, diturunkan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan.(kas)
