PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM menegaskan, perlunya Pemerintah hadir untuk pengentasan dan penanganan kasus tengkes atau stunting, harus didukung dengan anggaran yang cukup. Nah, dalam APBD Perubahan 2023 diharapkan ada posting anggaran tersebut.
Menurut Nofrizal, apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penanganan kasus gizi buruk di Kota Pekanbaru, sudah baik, namun diminta tak boleh terputus karena alasan anggaran.
Apalagi tengkes merupakan agenda nasional, juga program ini wajib terus dilaksanakan Pemko Pekanbaru, dan sudah pula menargetkan zero tengkes hingga akhir tahun ini. "Jadi, perlu itu. Harus dimasukkan di anggaran perubahan untuk tengkes. Jangan sampai putus, ketika anggaran dari APBD Murni habis. Ini kita wanti-wanti dari sekarang," pinta Nofrizal, Kamis (14/9).
Dijelaskan orang nomor satu di partai PAN Kota Pekanbaru ini, penanganan tengkes yang diharapkan, harus secara komprehensif. Maksudnya, untuk penanganan kesehatannya menjadi leading sektor Diskes, untuk bantuan ekonomi keluarga, lewat Dissos, Disnaker dan OPD lainnya.
Termasuk juga untuk bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga tengkes ini, perlu bantuan Disdik Pekanbaru. Sementara untuk cek medis berkala, bisa lewat BKKBN dan sebagainya.
"Bila memungkinkan tidak hanya membantu anak tengkes, akan tetapi juga membantu keluarganya, untuk pertumbuhan ekonomi keluarga, seperti bantuan usaha," katanya.
Berdasarkan anggaran yang disiapkan Pemko Pekanbaru untuk tengkes pada APBD 2023 jumlahnya miliaran, paling tidak, di APBD Perubahan nanti bisa setengah atau seperempat dari yang dianggarkan di anggaran murni. "Kita harapkan harus ada di perubahan. Kita tekan kan, jangan terlalu banyak anggaran untuk seremonialnya. Tapi untuk masyarakatnya diperbanyak," sebutnya berharap.
DPRD dan Pemko untuk RAPBD-P 2023 sudah sepakat dalam MoU nya, menaikkan sekitar Rp191 miliar. Di APBD 2023 sebesar Rp2,699 triliun, lalu dalam R-APBD Perubahan 2023 menjadi Rp2,890 triliun.(gus)
