JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Rabu (25/11/2020) dini hari. Penangkapan diduga terkait izin ekspor benih lobster.
Sedikitnya, ada sekira 30 perusahaan yang telah mendapatkan izin. Beberapa di antaranya merupakan milik kader Gerindra dan yang berafiliasi dengannya. Salah satunya adalah eskportir PT Bima Sakti Mutiara. Komisaris perusahaan ini adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra.
Perusahaan ini juga menempatkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim atau keponakan Prabowo, sebagai direktur utamanya. Saat dikonfirmasi terkait penangkapan Edhy Prabowo, Saraswati mengaku menunggu kepastian kasusnya.
"Saya juga masih menunggu kepastian soal kasusnya sih, ya kan. Tetapi belum ada instruksi dan belum ada kabar," kata Saraswati saat ditemui wartawan.
Ditanya lebih jauh tentang dugaan izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Edhy Prabowo dengan perusahaan ekspor PT Bima Sakti Mutiara, Saraswati mengaku hal itu tidak punya hubungan sama sekali.
"Perusahaan tidak ada hubungannya, karena kan bisa saja, dia sendiri sebagai individu. Kalau memang terbukti yah. Karena kan masih asas praduga tidak bersalah," jelasnya.
Seperti diketahui, dibukanya kembali ekspor benih lobster diatur dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang terbit awal Mei 2020. Regulasi itu juga mewajibkan eksportir untuk melepasliarkan 2 % hasil panen ke alam.
Adapun benih lobster yang dibudidaya harus dibeli dari nelayan dengan harga minimal Rp5.000 per ekor. Dari sederet perusahaan eksporir itu, di antaranya milik keluarga Saras.
Sumber: JPNN/Antara/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
