JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Polemik terkait motif grup Saracen dalam membuat hoaks dan ujaran kebencian sekaligus menyebarkannya di medsos terus terjadi.
Sebab, apakah motif ekonomi, atau justru ada kepentingan politik di baliknya masih menjadi pertanyaan. Menurut Analis Kebijakan Madya bidang Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono, motif sementara dari hasil penyidikan Polri adalah ekonomi.
"Sementara dari fakta hukum, motif umumnya adalah ekonomi. Motif ekonomi inilah yang menjadi arah mereka membuat kelompok ini," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Saracen dan Wajah Medsos Kita" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).
Adapun grup Saracen hidup sesuai prinsip pasar tentang supply and demand. Ideologi grup itu juga dikendalikan oleh permintaan pasar. Akan tetapi, sindikat itu bisa bertahan karena didukung oleh tiga faktor.
Pertama, perkembangan teknologi informatika. Selanjutnya, kemampuan admin atau pengelolanya membaca psikologi masyarakat di media sosial. Terakhir, kemampuan manajemen pengelolaan followers sehingga Saracen punya pengikut yang terbilang militan.
"Ini pasti tidak bisa dilakukan orang yang kecerdasannya rata-rata," bebernya.
Di sisi lain, terkait siapa saja pemesan grup Saracen, Pudjo mengatakan bahwa penyidik sudah mengantongi jejak digital dari komputer para tersangka, di antaranya terdapat banyak proposal yang diajukan ke berbagai pihak dengan konten dan harga yang beragam.
Akan tetapi, menurut praktisi hukum Eggi Sudjana, motif ekonomi dalam kasus Saracen itu tidak benar. Dia yang merasa namanya dicatut untuk ditempatkan sebagai dewan penasihat Saracen itu yakin ada motif politik di baliknya.
"Saya tidak percaya dengan sekedar motif ekonomi. Ini motif politik jelas. Ada proses devide et impera, ada proses pemecahbelahan bangsa kita. Karena ini sesungguhnya anti-Islam. Mereka ini gerakan-gerakan anti-Islam enggak suka dengan gerakan Islam," tuntasnya.(fat)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
