JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Konsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap para koruptor yang terjerat kassu e-KTP karena telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun menjadi perhatian semua pihak.

Adapun kasus tersebut termasuk katagori megakorupsi dan melibatkan pejabat negara yang perlu diungkap satu persatu perannya. Hal itu agar KPK dapat semakin dipercaya publik dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Publik saat ini merasa terganggu oleh kasus e-KTP, terlebih setelah Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan tersangka. Akan tetapi hingga hari ini belum ditindaklanjuti atau ditahan sebagai tahanan KPK. Jangan sampai karena hal ini KPK semakin disudutkan seolah penetapan Setya Novanto hanya untuk bargaining politik KPK terhadap angket DPR," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha kepada RMOL, Sabtu (22/7/2017).

KPK, sambungnya, seharusnya tidak pandang bulu dan tidak semestinya mengungkit kekurangan teknis masa lalu yang hanya menetapkan seseorang menjadi tersangka, akan tetapi proses penahanan dan pelimpahan kasus ke pengadilan butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan.

Jika seperti itu, imbuhnya, kepercayaan publik terhadap KPK akan terganggu dan diyakini akan merosot tajam. Untuk itu, agar nuansa politis tidak diarahkan kepada KPK sebaiknya KPK segera melakukan penahanan terhadap Setya Novanto jika KPK sudah yakin dengan alat bukti yang dipakai untuk menjerat Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

Pasalnya, rakyat menunggu langkah konkrit KPK mengusut tuntas mega korupsi e-KTP hingga ke akar-akarnya.

"Selamat bekerja KPK. Rakyat menunggu Setya Novanto memakai rompi berwarna oranye kebanggaan KPK," tuntasnya. (wah)

Sumber: RMOL

Editor: Boy Riza Utama