JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Seiring mencuatnya pegawai komisi antirasuah yang ditengarai "memainkan" perkara sebagaimana terungkap dalam sidang Miryam S. Haryani, dugaan adanya konflik kepentingan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian menyeruak.

Sejumlah pihak bereaksi atas hal itu, di antaranya Pemuda Muhammadiyah. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, komitmen pemberantasan korupsi di KPK harus tetap dijaga.

Dia menambahkan, setidaknya dengan cara menarik semua penyidik polisi atau pegawai struktural di komisi antirasuah yang berasal dari institusi lain.

"Pejabat atau penyidik kepolisian yang bertugas di KPK bisa ditarik kembali untuk bekerja di Densus Tipikor," katanya kepada Jawa Pos, Rabu (16/8/2017).

Adapun permintaan itu memang sepatutnya ditindaklanjuti karena dugaan adanya "penyusup" di internal KPK semakin terang benderang. Para penyidik atau pegawai KPK "titipan" itu diduga membawa misi memata-matai komisi antirasuah dari dalam. Bahkan, ada pula yang ditengarai sengaja ditugasi untuk membocorkan informasi penanganan kasus korupsi.

Meski belum terungkap secara pasti siapa oknum penyidik dan pejabat KPK yang dimaksud, sejumlah pihak menuding adanya keterlibatan Polri dalam upaya tersebut. Oleh sebab itu, dia berharap KPK segera bergerak dengan melakukan rekrutmen penyidik dan pejabat baru untuk mengisi kekosongan itu nantinya.

"Harus cari (penyidik dan pejabat) yang murni independen, bukan berasal dari institusi hukum lain," imbuhnya.