Tahun 2020, Riau Sudah Masuk Wilayah Cakupan Pembayaran Digitalisasi PBB di Bukalapak

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 24 September 2020 - 16:14 WIB

Tahun 2020, Riau Sudah Masuk Wilayah Cakupan Pembayaran Digitalisasi PBB di Bukalapak
CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin bersama dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Hestu Yoga Saksama beserta Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri RI Hamdani berdiskusi secara virtual pada acara Diskusi Media Daring "Tuntas dan Tunai Pajak bersama Bukalapak" di Jakarta (24/9).Foto: Bukalapak for riaupos. Co)

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Bukalapak terus mendorong dan optimalisasikan peran pajak dalam pembangunan melalui digitalisasi.Hal ini terlihat dari kenaikan transaksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (E-Samsat) yang mencapai 86% dan pertumbuhan pengguna hingga 55% dibanding periode yang sama tahun lalu. 

Capaian yang signifikan ini juga didukung dengan perluasan cakupan wilayah pembayaran yang terus dilakukan. Jika pada tahun 2019, daerah yang telah bergabung untuk live PBB meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, kini di tahun 2020 telah bertambah dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Riau, beserta Sumatera Utara.


Sedangkan untuk E-Samsat, pada awal kuartal IV tahun ini, Provinsi Jawa Tengah akan menambah cakupan wilayah yang menerima pembayaran secara digital selain Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau. Di tahun ini juga, Bukalapak menjadi marketplace pertama yang menerima pembayaran E-Samsat pada Mitra Bukalapak sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menggalakkan pembayaran pajak daerah.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam Diskusi Media Daring, Kamis 24/9-2020) yang ditaja Bukalapak dengan tema, “Tuntas Tunai Pajak Bersama Bukalapak” menyampaikan, tata cara pembayaran PBB dan e-samsat di Bukalapak berfokus pada proses pembayaran yang real time, aman dan mudah diakses. 

“Terlebih di situasi pandemi seperti ini, pengguna tetap bisa menunaikan kewajibannya membayar PBB tanpa harus keluar rumah atau kontak dekat dengan orang lain. Selain komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi, tentu hal ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendapatan negara,” jelasnya. 

Adapun mengenai tingkat partisipasi masyarakat, Rachmat menjelaskan rata-rata kenaikan transaksi tumbuh secara positif hingga 20% per bulan sejak awal tahun ini.

“Tahun depan, kami menargetkan pertumbuhan transaksi hingga 3x lipat dari tahun ini, dengan mengajak kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa bergabung untuk live PBB dan E-Samsat.” tambah Rachmat. 

Setelah menjadi marketplace pertama yang bisa menerima pembayaran E-Samsat melalui aplikasi, Bukalapak ingin menciptakan dampak yang signifikan dengan kehadiran E-Samsat di lebih dari 5 juta Mitra Bukalapak. “Mimpi kami bisa mendukung pengembangan daerah melalui sistem yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kami ingin pembayaran PBB dan E-Samsat di Bukalapak dapat mencakup seluruh provinsi di Indonesia.” ujar Rachmat. 


Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Hamdani. “Kami mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi dengan stakeholder terkait. Dengan proses perpajakan yang semakin mudah dan praktis bagi masyarakat, kami berharap semakin banyak juga wajib pajak yang berpartisipasi dan membantu mendongkrak pendapatan daerah.” tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama Kementerian Keuangan mengungkapkan, inisiatif platform e-commerce dalam mempermudah pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk dukungan konkrit pelaku industri digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain menyederhanakan  sistem pelayanan pembayaran PBB dan E-samsat, Bukalapak juga memberikan kemudahan pembayaran pajak pusat melalui menu penerimaan negara yang didalamnya termasuk PPh, PPn, dan lainnya. Hestu berharap, pengguna dapat memanfaatkan alternatif tersebut karena menawarkan efisiensi yang ditujukan untuk membantu agenda pembangunan negara. 

Memasuki batas pembayaran PBB, kemudahan bagi pengguna yang ditujukan untuk mendukung e-government melalui aplikasi Bukalapak juga menghadirkan beberapa keuntungan seperti diskon 5 persen dengan nominal maksimal Rp 20 ribu menggunakan kode: PBBLUNAS dan SAMSATLUNAS.

Laporan Deslina, Pekanbaru
Editor: Rinaldi









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook